DPRD Tanjungbalai Dengarkan Pidato Kenegaraan Prabowo HUT RI ke-81

TANJUNGBALAI — DPRD Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-81, Jumat (14/8), di Gedung Paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tengku Eswin dan dihadiri Wali Kota Mahyaruddin Salim serta Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Agenda ini dimaksudkan untuk menyerap arahan pusat dan mendorong sinkronisasi program nasional dengan program daerah.

Isi pidato dan capaian pemerintah

Presiden Prabowo memaparkan capaian dan langkah kerja pemerintah selama 21 bulan kepemimpinan. Ia menyebutkan bahwa 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan dalam 663 hari pemerintahan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Rincian capaian yang disorot antara lain peningkatan ketahanan pangan, kebijakan pupuk, kemandirian energi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan sekolah, serta perluasan layanan cek kesehatan gratis.

Respon Wali Kota Tanjungbalai

Wali Kota Mahyaruddin Salim menilai pidato Presiden memberikan arahan penting bagi pelaksanaan program di daerah. Ia menekankan perlunya menerjemahkan kebijakan pusat hingga tingkat desa agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Prinsipnya, dalam menjalankan pembangunan, pemerintah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

Luar biasa, apa yang disampaikan Presiden Prabowo tadi soal pencapaian. Daerah harus mengoptimalkan dan mensinergikan program daerah dan program pusat untuk diimplementasikan di daerah,

Mahyaruddin menambahkan bahwa selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan memimpin bersama Wakil Wali Kota, Pemko Tanjungbalai telah melakukan berbagai inovasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi serta pusat.

Tantangan fiskal dan prioritas pembangunan

Wali Kota memaparkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah sebagai tantangan dalam mempercepat pembangunan. Dari total belanja daerah sekitar Rp288 miliar, anggaran yang dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa hanya sekitar Rp70 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung, lampu jalan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Lebih lanjut ia menyebut kondisi jalan di kota sepanjang sekitar 62 kilometer yang bervariasi kondisinya, dari rusak ringan hingga rusak parah. Karena itu Pemko tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi aktif menjemput program dari pemerintah provinsi, kementerian, dan pusat serta meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi dan pajak daerah.

Peserta rapat dan penutup

Rapat paripurna dihadiri oleh unsur Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

• Forkopimda Tanjungbalai
• Anggota DPRD Kota Tanjungbalai
• Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK, dan staf terkait
• Pimpinan OPD, camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda
• Instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta pelajar berprestasi

Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu menyelaraskan program pusat dan daerah demi mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS. Rapat ini menegaskan arah kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat dan masyarakat dalam periode kerja mendatang.