Wamenkeu: APBN 2027 Fokus Lindungi Masyarakat
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan APBN 2027 diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan mendukung transformasi. Pernyataan itu disampaikan saat media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada 1-3 Oktober 2026. Pemerintah menyusun alokasi anggaran yang menekankan perlindungan sosial dan stabilitas harga pangan serta energi.
Prioritas utama APBN 2027
Menurut Juda, fokus APBN pada perlindungan sosial dimaksudkan untuk menahan risiko sosial akibat tekanan ekonomi. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk ketahanan pangan, transfer ke daerah, dan subsidi energi sebagai bagian dari strategi stabilisasi.
"Untuk melindungi masyarakat, fokus utama APBN adalah penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan transfer ke daerah. Selain itu, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan dan energi, pengendalian inflasi,"
Rincian alokasi anggaran
Dalam dokumen anggaran, pemerintah mengalokasikan sejumlah pos penting. Besaran anggaran tersebut menggambarkan prioritas perlindungan sosial dan stabilitas harga.
| Pos Anggaran | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Perlindungan sosial | Rp539,7 triliun |
| Ketahanan pangan | Rp195,3 triliun |
| Transfer ke daerah | Rp735 triliun |
| Subsidi energi | Rp261,5 triliun |
Mengapa perlindungan sosial diperkuat?
Juda menyatakan prospek ekonomi 2027 penuh tantangan. Tekanan global, khususnya risiko geopolitik, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan inflasi. Kondisi itu memaksa pemerintah menyiapkan bantalan sosial lebih kuat sambil menjaga momentum pertumbuhan domestik.
"Dari sisi global, risiko geopolitik mendorong kenaikan harga minyak yang memicu inflasi sehingga mendorong suku bunga tinggi. Kita mengasumsikan suku bunga akan tinggi dalam waktu yang lebih lama (higher for longer) dan penuh ketidakpastian,"
Kinerja ekonomi sebagai pijakan
Juda menilai kondisi makro hingga September 2026 relatif tangguh. Beberapa indikator mendukung langkah fiskal pemerintah.
- Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen.
- Inflasi terkendali sekitar target 2,5 persen +/- 1 persen.
- Pertumbuhan kredit mencapai 13,65 persen.
- Neraca perdagangan Januari-Agustus 2026 surplus USD7,25 miliar.
- Indeks manufaktur (PMI) pada 52,4 menunjukkan ekspansi.
- Cadangan devisa tercatat USD146,5 miliar.
Juda juga menyebut kinerja APBN "on-track" dengan defisit yang masih terkendali, yakni 0,93 persen dari PDB. Kondisi ini dianggap memberi pijakan untuk menghadapi tantangan 2027.
Dengan alokasi yang menonjolkan perlindungan sosial dan stabilitas harga, pemerintah berharap mampu meredam risiko sosial dan mempertahankan laju pemulihan ekonomi ke depan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...