Wamenkeu: APBN 2027 Fokus Lindungi Masyarakat

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan APBN 2027 diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan mendukung transformasi. Pernyataan itu disampaikan saat media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada 1-3 Oktober 2026. Pemerintah menyusun alokasi anggaran yang menekankan perlindungan sosial dan stabilitas harga pangan serta energi.

Prioritas utama APBN 2027

Menurut Juda, fokus APBN pada perlindungan sosial dimaksudkan untuk menahan risiko sosial akibat tekanan ekonomi. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk ketahanan pangan, transfer ke daerah, dan subsidi energi sebagai bagian dari strategi stabilisasi.

"Untuk melindungi masyarakat, fokus utama APBN adalah penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan transfer ke daerah. Selain itu, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan dan energi, pengendalian inflasi,"

Rincian alokasi anggaran

Dalam dokumen anggaran, pemerintah mengalokasikan sejumlah pos penting. Besaran anggaran tersebut menggambarkan prioritas perlindungan sosial dan stabilitas harga.

Mengapa perlindungan sosial diperkuat?

Juda menyatakan prospek ekonomi 2027 penuh tantangan. Tekanan global, khususnya risiko geopolitik, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan inflasi. Kondisi itu memaksa pemerintah menyiapkan bantalan sosial lebih kuat sambil menjaga momentum pertumbuhan domestik.

"Dari sisi global, risiko geopolitik mendorong kenaikan harga minyak yang memicu inflasi sehingga mendorong suku bunga tinggi. Kita mengasumsikan suku bunga akan tinggi dalam waktu yang lebih lama (higher for longer) dan penuh ketidakpastian,"

Kinerja ekonomi sebagai pijakan

Juda menilai kondisi makro hingga September 2026 relatif tangguh. Beberapa indikator mendukung langkah fiskal pemerintah.

• Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen.
• Inflasi terkendali sekitar target 2,5 persen +/- 1 persen.
• Pertumbuhan kredit mencapai 13,65 persen.
• Neraca perdagangan Januari-Agustus 2026 surplus USD7,25 miliar.
• Indeks manufaktur (PMI) pada 52,4 menunjukkan ekspansi.
• Cadangan devisa tercatat USD146,5 miliar.

Juda juga menyebut kinerja APBN "on-track" dengan defisit yang masih terkendali, yakni 0,93 persen dari PDB. Kondisi ini dianggap memberi pijakan untuk menghadapi tantangan 2027.

Dengan alokasi yang menonjolkan perlindungan sosial dan stabilitas harga, pemerintah berharap mampu meredam risiko sosial dan mempertahankan laju pemulihan ekonomi ke depan.