APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi tantangan terbesar penyusunan APBN 2027, kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Pemerintah harus menggenjot investasi agar konsumsi rumah tangga tidak lagi menjadi satu-satunya penggerak.

Arah fiskal dan fokus investasi

Josua menilai APBN 2027 tetap menunjukkan arah fiskal yang ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Namun, dukungan fiskal harus diimbangi dengan peningkatan disiplin anggaran.

Untuk mencapai target 6 persen, menurut Josua, pertumbuhan investasi perlu jauh lebih tinggi dari realisasi awal tahun.

"Dan pertumbuhan investasinya harus mencapai sekira 10-12 persen."

Data investasi dan proyeksi ekonomi

Realisasi pertumbuhan investasi pada kuartal I dan II 2026 masih single digit, masing-masing 6,87 persen dan 5,53 persen. Level ini jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk mendorong output nasional ke angka 6 persen.

Josua menyampaikan proyeksi timnya: pertumbuhan ekonomi 2027 sekitar 5,22 persen, jika akselerasi investasi tidak tercapai. Oleh karena itu, capaian 2027 sangat bergantung pada laju investasi swasta, produktivitas investasi, serta keberhasilan proyek-proyek strategis pemerintahan.

Risiko fiskal dan sensitivitas

APBN 2027 dibangun atas asumsi-asumsi tertentu, antara lain nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9 persen, dan ICP (Indonesian Crude Price) USD75 per barel.

Analisis sensitivitas menunjukkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Josua menyoroti dua variabel utama:

• Kenaikan harga minyak (ICP): kenaikan USD1 per barel diperkirakan memperburuk saldo APBN sekitar Rp8,5 triliun.
• Kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun: penambahan 0,1 poin persentase menambah tekanan fiskal sekitar Rp1,8 triliun.

"Analisis sensitivitas menunjukkan harga minyak merupakan salah satu variabel fiskal yang paling sensitif. Kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diprakirakan akan memperburuk saldo APBN sekitar Rp8,5 triliun," ujar Josua.

"Dengan defisit dasar sudah berada di 2,40 terhadap PDB, pemerintah perlu menjaga bantalan fiskal. Bantalan fiskal itu untuk menghadapi risiko pelemahan rupiah, kenaikan harga energi maupun biaya pembiayaan global,"

Implikasi kebijakan

Kesimpulannya, jika pemerintah ingin mencapai target 6 persen, langkah prioritas harus diarahkan pada perbaikan iklim investasi, percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, serta insentif untuk investasi swasta. Tanpa akselerasi tersebut, proyeksi pertumbuhan berisiko berada di bawah target.

Pemerintah juga perlu menyiapkan bantalan fiskal untuk mengantisipasi guncangan harga energi dan kenaikan biaya pembiayaan global, demi menjaga stabilitas makro dan kelangsungan prioritas belanja.