Kontradiksi Pernyataan Soal Kasus Keracunan MBG di Karo

MEDAN — Penanganan dugaan keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo memicu kebingungan setelah pernyataan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Karo berbeda tajam soal kondisi korban dan jumlah terdampak.

Gubernur: korban bertambah dan SPPG diberhentikan sementara

Gubernur Sumatera Utara menyatakan insiden itu berdampak luas dan jumlah korban terus bertambah, dari sekitar 260 menjadi 353 siswa. Ia menyebut ada satu kasus yang tergolong kritis sehingga harus dirujuk ke Kota Medan dan sempat masuk ICU.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber keracunan. Ia menambahkan sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium provinsi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kejadian fatal yang terdampak kepada anak-anak kita ada 260 lebih, sekarang total ada 353.

Bupati: semua siswa dalam kondisi baik

Sikap berbeda disampaikan Bupati Karo. Ia menegaskan hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dan menyebut seluruh siswa dalam keadaan baik setelah meninjau rumah sakit selama hampir tiga jam.

Hasilnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya sudah kami lihat satu persatu.

Bupati bahkan menyebut insiden itu sebagai "berita baik" karena menurutnya semua anak dalam keadaan baik. Ia mengutip angka berbeda, menyebut sekitar 255 siswa yang "kemungkinan" bergejala, tanpa menyatakan ada kasus kritis.

Kontradiksi data dan permintaan klarifikasi

Perbedaan angka dan nada pernyataan kedua pejabat memunculkan simpang siur informasi. Gubernur meminta agar publik menunggu hasil uji laboratorium sebelum berasumsi tentang penyebab dan tingkat keparahan kasus.

Nanti dilihat dulu, jangan diduga-duga. Itu harus dipastikan dulu dari sumbernya dari mana.

Pihak yang menangani krisis diminta menyediakan satu pintu informasi resmi agar masyarakat tidak bingung menafsirkan data yang saling bertolak belakang.

Langkah selanjutnya

Proses analisis sampel makanan di laboratorium provinsi akan menjadi penentu penyebab dugaan keracunan. Gubernur menyebut proses uji bisa membutuhkan waktu hingga dua hari kerja.

Sambil menunggu hasil laboratorium, penting bagi otoritas daerah dan pusat untuk menyelaraskan data dan pernyataan publik. Konsistensi informasi akan membantu mempercepat penanganan medis dan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.