Kejari Padanglawas Gelar Jaksa Sahabat Pendidik untuk Pengelola Sekolah

Padanglawas — Kejaksaan Negeri Padanglawas menyelenggarakan sosialisasi program Jaksa Sahabat Pendidik terkait pengelolaan dana revitalisasi pembangunan satuan pendidikan. Kegiatan digelar Rabu, 21 Oktober, di aula SMKN 1 Barumun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi sebagai tindak lanjut MoU

Kegiatan merupakan lanjutan dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejari Padanglawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Padanglawas. Program ini bertujuan membangun sinergi institusi dalam memberikan pemahaman hukum kepada pengelola pendidikan.

Acara menghadirkan tiga narasumber dari Kejari Palas, yaitu T. Bastanta Tarigan, S.H. (Kepala Seksi Intelijen); Nicolas Bram Sitepu, S.H. (Plt. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara); dan Ahmad Sadikin Daulay, S.H. (Kepala Subseksi I Intelijen).

Peserta dan materi sosialisasi

Peserta adalah pengelola satuan pendidikan penerima dana revitalisasi, mencakup jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Padanglawas. Materi fokus pada tata kelola pelaksanaan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban anggaran.

Selain teknis pengelolaan, penyuluhan menggarisbawahi pentingnya mengantisipasi potensi masalah hukum dalam setiap tahapan pembangunan sekolah. Narasumber memberi contoh praktik pelaporan dan dokumentasi yang harus dipenuhi.

Pesan Kejari: profesional, cermat, dan akuntabel

Kejari mendorong para pengelola menjalankan tugas secara profesional dan transparan. Penekanan diberikan pada tata kelola yang jelas agar hasil revitalisasi benar-benar mendukung proses belajar mengajar.

"Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan diharapkan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga hasil pembangunan bisa bermanfaat secara optimal dalam menunjang proses belajar mengajar," ujar T. Bastanta Tarigan.

Bastanta menambahkan bahwa program ini juga membangun komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan dan pengelola pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penyelenggaraan pendidikan yang baik.

"Sehingga melalui kegiatan seperti ini akan terbangun sinergi yang bisa membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko hukum sejak dini, sekaligus menciptakan lingkungan pelaksanaan pembangunan sekolah yang tertib dan bertanggung jawab," kata Bastanta.

Dengan sosialisasi ini, Kejari berharap pengelola sekolah lebih siap menerapkan prosedur administrasi dan akuntabilitas. Ke depan, tindak lanjut diharapkan meliputi pendampingan teknis dan pengawasan untuk menjaga kualitas serta kepatuhan pelaksanaan revitalisasi.