Pemko Sibolga Ikuti Rakor Pemulihan Kelautan dan Pembangunan Huntap

SIBOLGA — Pemerintah Kota Sibolga mengikuti rapat koordinasi pemulihan fasilitas kelautan dan perikanan serta perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumatra, Rabu (21/10). Rakor digelar secara virtual dari Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga.

Peserta dan pimpinan rapat

Rakor berlangsung di Posko Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) pada Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Pertemuan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Peserta lain meliputi Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul, jajaran Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepala daerah dari berbagai provinsi di Sumatra. Pemko Sibolga diwakili Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Julius P. Haloho, S.Pi., M.M.

Rencana pemulihan sektor perikanan

Dalam rakor, Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tahun Anggaran 2026. Fokus utama adalah pemulihan infrastruktur dan sarana produksi yang rusak akibat bencana.

Program pemulihan meliputi perbaikan tambak, kolam budi daya, dan kapal penangkap ikan. Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan alat bagi pelaku usaha perikanan.

• Alat tangkap ikan dan perlengkapan penangkapan;
• Perlengkapan pengolahan hasil perikanan dan kotak pendingin (coolbox);
• Sarana perebusan garam dan keramba budi daya;
• Penyediaan alat berat, seperti ekskavator, untuk percepatan pemulihan kawasan pesisir.

Pembangunan huntap bagi korban bencana

Rakor juga membahas perkembangan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra. Pembangunan ini menjadi bagian program rehabilitasi pascabencana untuk menyediakan tempat tinggal layak dan aman.

Tujuan penataan hunian adalah meminimalkan kerentanan terhadap bencana di masa depan sekaligus memulihkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kehilangan rumah.

Implikasi bagi Sibolga

Keikutsertaan Pemko Sibolga menunjukkan upaya koordinasi aktif dengan pemerintah pusat dan provinsi. Langkah ini diharapkan mempercepat implementasi bantuan teknis dan material di tingkat daerah.

Jika program berjalan sesuai rencana, pemulihan fasilitas kelautan dan pembangunan hunian dapat mendorong pemulihan ekonomi lokal. Utamanya, nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Sibolga dapat kembali produktif lebih cepat.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menunggu petunjuk teknis dan alokasi anggaran untuk mulai merealisasikan program pemulihan dan pembangunan huntap di wilayah terdampak.