Wagub Aceh Minta Penambahan PBI JK 331.984 Jiwa

Jakarta, 20 Mei 2026 — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Rabu sore pukul 17.00 WIB. Pertemuan fokus pada permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dukungan penanganan pascabencana, dan pengembangan program pendidikan di Aceh.

Permintaan penambahan PBI JK

Pada pertemuan itu, Wagub Aceh yang akrab dipanggil Dek Fadh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal. Mereka menyampaikan kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh sebanyak 331.984 jiwa. Permohonan ini diajukan agar keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.

"Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak," ujar Fadhlullah usai pertemuan.

Permintaan dukungan pascabencana hidrometeorologi

Pemerintah Aceh juga memohon dukungan untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini. Wagub menekankan perlunya bantuan pusat untuk mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan.

"Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal," kata Wagub.

Pengembangan Sekolah Rakyat

Selain isu jaminan kesehatan dan bencana, delegasi Aceh memaparkan progres pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Pemerintah Aceh meminta sinergi dan dukungan program dari Kementerian Sosial agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Hasil dan prospek kerja sama

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial. Pemerintah Aceh berharap koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Langkah selanjutnya adalah tindak lanjut administrasi dari Kementerian Sosial terkait verifikasi data dan mekanisme penambahan alokasi PBI JK, serta pembahasan teknis dukungan pascabencana dan program pendidikan.