PLN Amankan Sidang Paripurna DPR dengan Pasokan 7.930.000 VA

PLN menyuplai listrik sebesar 7.930.000 VA untuk mengamankan Sidang Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jumat, 22 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasi dan mencegah gangguan selama agenda kenegaraan.

Skema pasokan dan perangkat yang disiapkan

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menerapkan konfigurasi multi layer supply yang terhubung ke beberapa gardu induk. Perusahaan menyiapkan tiga unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan total kapasitas 900 kVA untuk menjaga kontinuitas daya.

Selain itu, terdapat empat pembangkit cadangan berkapasitas 2.050 kVA yang dimanfaatkan untuk mendukung pendinginan dan penataan pencahayaan ruang sidang. Kombinasi perangkat ini dirancang agar mampu melakukan load transfer cepat bila diperlukan.

Pemantauan real-time dan respons tim teknis

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, memantau kondisi infrastruktur penghantar secara real-time. Ia menjelaskan bahwa seluruh sistem diawasi ketat selama kegiatan berlangsung untuk menjaga kestabilan suplai.

"Untuk mendukung Sidang Rapat Paripurna DPR RI, PLN UID Jakarta Raya menyiapkan skema multi layer supply yang terhubung dari beberapa gardu induk serta diperkuat UPS dan power generator. Seluruh sistem kami pantau secara real-time agar suplai listrik tetap stabil dan andal sepanjang kegiatan kenegaraan berlangsung," ujar Andy Adcha.

Di lapangan, puluhan teknisi dengan peralatan khusus siaga untuk melakukan respons cepat terhadap setiap gangguan pada jaringan kabel. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulungan, Irvan Hardiansyah, memimpin strategi taktis pemenuhan infrastruktur.

"Tim kami menyiapkan konfigurasi jaringan dengan skema suplai berlapis yang memungkinkan load transfer dilakukan secara cepat apabila diperlukan. Seluruh peralatan pendukung seperti UPS dan power generator juga kami pastikan dalam kondisi siap operasi melalui pengecekan menyeluruh sebelum dan selama kegiatan berlangsung," kata Irvan.

Dampak dan konteks operasional

Penerapan skema kelistrikan berlapis ini bertujuan menjaga kenyamanan dan kontinuitas sidang sehingga agenda negara dapat berjalan tanpa hambatan teknis. Keberhasilan pengamanan listrik menunjukkan kesiapan infrastruktur publik dalam mendukung kegiatan pemerintahan berskala besar.

Dengan pemantauan terpusat dan kesiagaan tim teknis, PLN menegaskan komitmen untuk menyediakan suplai listrik yang andal pada momen-momen kenegaraan penting.