BP Tapera Perluas Akses KPR untuk Pekerja Informal

BP Tapera memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi pekerja sektor informal melalui program FLPP. Pengumuman itu disampaikan Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif, pada Diskusi Media di Jakarta Selatan, Jumat, 22 Mei 2026. Langkah ini bertujuan memberi kesempatan setara bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap memperoleh hunian layak.

Kuota KPR untuk pekerja informal meningkat

Alfian menyatakan kuota bagi pekerja non-fixed income dinaikkan secara bertahap. Saat ini, perbankan diwajibkan menyalurkan minimal 15 persen kuota KPR untuk kelompok ini. Kebijakan itu dimaksudkan agar penerima subsidi tidak hanya terbatas pada ASN, TNI/Polri, atau penerima berpenghasilan tetap.

“Satu langkah konkret kami, kami membuka kewajiban kepada bank penyalur untuk menyalurkan target non-fixed income. Dari mulai 10 persen, 12 persen, hari ini 15 persen,”

Siapa yang masuk kategori penerima?

BP Tapera menjelaskan cakupan penerima program diperluas agar mencakup berbagai bentuk pekerjaan informal. Kelompok yang disasar antara lain:

• pekerja lepas dan freelancer
• pengemudi ojek daring (ojol)
• pelaku usaha mandiri dan usaha mikro

Skema penyaluran dan hasil awal

Salah satu insentif yang ditawarkan adalah skema uang muka nol persen untuk unit rumah subsidi. Selain itu, BP Tapera menggandeng perbankan dan pengembang untuk mempercepat penyaluran FLPP bagi pekerja informal.

“Dan ternyata dari 43 bank, 92 persen bank penyalur menyalurkan hari ini non-fixed income. Tanpa terkecuali,”

Menurut Alfian, angka tersebut menunjukkan respons positif dari perbankan terhadap kebijakan inklusif BP Tapera.

Rencana kenaikan kuota dan dampak pada backlog

BP Tapera berencana meningkatkan porsi penyaluran bagi pekerja informal pada tahun mendatang. Alfian menyebut target kenaikan menjadi 20 persen sebagai upaya menekan backlog perumahan nasional.

“Kebijakan 15 persen nanti akan ditingkatkan. Tahun depan jadi 20 persen,”

Dengan kenaikan kuota dan kerja sama lintas sektor, BP Tapera berharap akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap semakin luas. Ini diharapkan membantu menurunkan defisit hunian dan memberi peluang kepemilikan rumah bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani.