Asosiasi Minta Transparansi PT DSI, BUMN Khusus Ekspor Mulai 1 Juni

Beberapa asosiasi meminta transparansi dari BUMN baru yang mengelola ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Permintaan itu disampaikan saat sosialisasi kebijakan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Mereka menuntut kejelasan aturan dan mekanisme operasional sebelum pengelolaan ekspor dimulai.

Asosiasi minta penjelasan aturan dan transparansi

Permintaan utama dari para pelaku usaha adalah keterbukaan proses pengelolaan ekspor oleh DSI. Dalam keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut transparansi menjadi masukan utama.

"Masukan yang mereka minta tentu transparansinya. Kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru,"

Asosiasi yang hadir antara lain:

• Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin),
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
• asosiasi industri kelapa sawit, dan
• asosiasi pengusaha batu bara.

Dukungan terhadap pembentukan DSI

Meski menuntut transparansi, para asosiasi memberi respons positif terhadap pembentukan badan khusus itu. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti regulasi yang akan dikeluarkan.

"Responnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi,"

Menurut Airlangga, dukungan ini penting agar transisi pengelolaan ekspor berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan produksi dan pasar.

Persiapan operasional dan jadwal penerapan

Menteri Airlangga belum menjelaskan detail operasional DSI, termasuk lokasi kantor. Ketika ditanya soal kantor DSI, ia hanya menyinggung ukuran fasilitas.

"Nah itu kan Danantara kan kantornya besar,"

"Ya nanti kita lihat,"

Pemerintah menetapkan pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi. PT DSI dipimpin oleh Luke Thomas Mahony.

Implikasi bagi pelaku usaha

Peralihan pengelolaan ekspor ke BUMN menuntut kepatuhan administratif dan penyesuaian operasional dari eksportir. Asosiasi berharap aturan lebih rinci segera diterbitkan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen, mekanisme pelaporan, dan logistik tanpa gangguan.

Ke depan, transparansi dan kepastian aturan akan menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan ekspor berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian pasar.