Kementerian UMKM Minta Transparansi Biaya di Platform Digital
Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce untuk melindungi kelangsungan usaha pelaku UMKM. Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, pada Sabtu, 9 Mei 2026, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan platform dan kepastian biaya bagi penjual.
Sorotan utama: ongkos kirim dan mekanisme retur
Pemerintah fokus pada kepastian biaya yang dibebankan ke penjual, khususnya terkait ongkos kirim dan kebijakan pengembalian barang. Salah satu contoh yang disebut adalah skema retur pada marketplace tertentu yang dinilai membebani penjual.
Beberapa masalah yang menjadi perhatian antara lain:
- Ketidakjelasan siapa yang menanggung ongkos kirim retur.
- Biaya pengiriman ulang yang kadang dibebankan kepada seller.
- Kurangnya transparansi rincian biaya dalam kontrak atau kebijakan platform.
Hubungan kemitraan antara platform dan pelaku usaha
Ali Manshur mengatakan pemerintah memandang pelaku UMKM sebagai bagian penting dari ekosistem digital nasional. Oleh karena itu, hubungan antara platform dan penjual harus berbasis kemitraan yang adil dan jelas.
"Platform digital perlu ruang bertumbuh bersama pelaku UMKM. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan ekosistem digital nasional,"
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan platform memiliki alasan bisnis, namun biaya yang dibebankan kepada penjual harus transparan dan memberikan kepastian.
Langkah pemerintah dan implikasi bagi UMKM
Pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform dan penjual UMKM agar ada kepastian usaha. Langkah ini diarahkan untuk mencegah beban biaya tak terduga yang berisiko menekan profitabilitas usaha kecil.
Transparansi biaya dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelaku usaha dalam ekosistem digital. Dengan kepastian biaya, UMKM diharapkan dapat merencanakan harga, margin, dan strategi pemasaran dengan lebih andal.
Arah kebijakan ke depan
Meski belum diumumkan aturan teknis, arahan kementerian menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk mengatur aspek biaya platform secara lebih rinci. Tujuannya adalah menghadirkan kewajaran bagi kedua pihak: platform sebagai penyedia layanan dan UMKM sebagai mitra usaha.
Ke depan, pelaku UMKM dan platform diminta meningkatkan komunikasi agar penerapan kebijakan berjalan lancar dan seimbang. Pemerintah juga menegaskan akan memantau implementasi kebijakan untuk memastikan perlindungan pelaku usaha kecil tetap terjaga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...