DME Dianggap Solusi Kurangi Impor LPG, Bisa Pangkas hingga 75%

Pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) dari batu bara sebagai substitusi LPG untuk menekan impor dan beban subsidi. Langkah ini muncul setelah data menunjukkan impor LPG telah mendominasi lebih dari 75 persen konsumsi nasional, menyebabkan tekanan devisa dan kenaikan subsidi.

Ketergantungan impor LPG meningkat

Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM 2025, impor LPG naik dari 6,34 juta ton pada 2021 menjadi 7,49 juta ton pada 2025. Kenaikan impor ini membuat sebagian besar subsidi energi di APBN terserap untuk menopang komoditas impor.

Beban devisa dan subsidi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan besarnya pengeluaran negara untuk membeli LPG dari luar negeri. Menurut Bahlil, biaya impor LPG mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,"

Subsidi LPG juga menunjukkan tren fluktuatif namun tetap tinggi. Data Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG sebesar Rp67,6 triliun (2021), Rp100,4 triliun (2022), Rp74,3 triliun (2023), Rp80,9 triliun (2024), dan Rp87 triliun (2025).

Proyek coal‑to‑DME dan pelaku

Pemerintah memasukkan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME dalam percepatan hilirisasi nasional. Proyek ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah menggantikan LPG impor, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan pipa gas.

Tantangan ekonomi dan kebijakan

Pengamat energi dan Guru Besar FTUI Iwa Garniwa menekankan bahwa daya saing DME sangat bergantung pada harga batu bara dan biaya investasi gasifikasi yang tinggi.

"DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan biaya investasi gasifikasi sangat tinggi. Jika harga batu bara di atas USD60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,"

Iwa mengusulkan reformasi subsidi bertahap, dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan skema tersebut, masyarakat diberi insentif beralih ke jaringan gas, kompor listrik, atau DME sesuai karakteristik daerah.

Potensi pengurangan impor dan langkah ke depan

Menurut perhitungan pengamat, kombinasi diversifikasi energi dan pengembangan DME berpotensi mengurangi impor LPG antara 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau sekitar 55–75 persen dari volume impor saat ini.

"Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tinggal membuat pabrik skala besar. Danantara bisa kolaborasi dengan Pertamina yang sudah memiliki jaringan distribusi matang," kata pengamat Hadi Ismoyo.

Implementasi skala besar membutuhkan kebijakan yang konsisten, investasi pabrik gasifikasi, dan peta jalan diversifikasi energi rumah tangga sesuai karakter wilayah. Jika terpenuhi, DME dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan beban subsidi dan devisa negara.