Tarif Kewarganegaraan Baru Perkuat Kepastian Hukum
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Dulyono, menjelaskan kebijakan tarif kewarganegaraan yang direvisi pemerintah dan mulai berlaku Agustus 2026. Penyesuaian tarif ini disusun berdasarkan kajian internal dan perubahan regulasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kewarganegaraan secara nasional.
Dasar regulasi dan perubahan tarif
Perubahan tertuang dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini mencakup penyesuaian biaya beberapa layanan, termasuk biaya permohonan pelepasan status Warga Negara Indonesia.
"Sebelum kenaikan tarif PNBP dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum (BSK Kemenkum)," kata Dulyono, Rabu, 22 Juli 2026.
Simplifikasi layanan dan penghapusan
Dulyono menegaskan penyesuaian tarif tidak sekadar menaikkan biaya. Kebijakan baru juga melakukan penghapusan dan penyederhanaan sejumlah jenis layanan administrasi kewarganegaraan. Tujuannya mempercepat proses dan memangkas prosedur yang dinilai tidak perlu.
"Di PP terbaru bukan hanya ada kenaikan tarif, tetapi juga penghapusan serta simplifikasi beberapa jenis layanan," ujar Dulyono.
Digitalisasi proses dan koordinasi antarlembaga
Pelayanan pelepasan kewarganegaraan kini didukung sistem digital penuh. Melalui platform Super Apps, pemohon bisa memantau seluruh tahapan proses secara daring tanpa harus datang ke kantor perwakilan atau kementerian.
"Kami melibatkan sedikitnya lima belas kementerian dan lembaga untuk melakukan verifikasi serta memberikan kepastian hukum," tutur Dulyono.
Dulyono menambahkan walau sistem daring memudahkan, proses verifikasi tetap memerlukan waktu karena pemeriksaan dokumen dan koordinasi antarlembaga dilakukan menyeluruh demi akurasi data.
Dampak kebijakan dan tren permohonan
Kementerian mencatat permohonan pelepasan kewarganegaraan mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Dulyono mengingatkan Indonesia tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal; kewarganegaraan ganda hanya dibatasi bagi anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan kombinasi penyesuaian tarif, simplifikasi administratif, dan digitalisasi, pemerintah berharap pelayanan menjadi lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemohon kewarganegaraan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...