Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia

Korlantas Polri membuka layanan pengurusan pemblokiran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) langsung di kantor Samsat mulai diberlakukan sesuai arahan Kakorlantas pada 30 September 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan menyelesaikan administrasi jika kendaraannya terkena blokir ETLE.

Layanan baru di Samsat

Direktorat Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas menyatakan layanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kakorlantas Irjen Pol Wibowo. Pelayanan diselenggarakan bersama Samsat agar proses lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.

Ini merupakan arahan Bapak Kakorlantas agar pelayanan terhadap kendaraan yang terkena blokir ETLE dapat dilakukan langsung di Samsat. Jadi masyarakat tidak perlu bingung harus ke mana untuk menyelesaikan proses administrasinya

Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa program ini akan dikembangkan dan diterapkan di seluruh jajaran Ditlantas bersama Samsat di berbagai wilayah Indonesia.

Prosedur dan informasi untuk masyarakat

Melalui layanan di Samsat, pemilik kendaraan bisa mengecek status pemblokiran dan mengikuti proses penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Petugas Samsat akan memberikan penjelasan jelas mengenai tahapan yang harus ditempuh oleh pemilik kendaraan.

Kami ingin pelayanan ini dapat diberikan secara mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi

Secara garis besar, langkah yang dapat diharapkan masyarakat meliputi:

1. Mendapatkan informasi status pemblokiran kendaraan di loket Samsat.
2. Mengikuti proses administrasi dan persyaratan sesuai ketentuan yang diberikan petugas.
3. Menerima petunjuk lanjut hingga pemblokiran dicabut bila persyaratan terpenuhi.

Implementasi dan dampak

Korlantas mendorong seluruh jajaran polisi lalu lintas dan Samsat untuk mempersiapkan pelaksanaan layanan ini secara optimal. Tujuannya agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi maupun menyelesaikan administrasi terkait blokir ETLE.

Dengan layanan terpusat di Samsat, diharapkan proses penyelesaian menjadi lebih singkat dan transparan. Kebijakan ini juga mengurangi kebingungan publik mengenai alur penyelesaian ketika kendaraan terkena blokir ETLE.

Ke depan, implementasi serentak di berbagai wilayah akan menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kebutuhan penyesuaian prosedur operasional di tingkat daerah.