Pengadilan Australia Denda X Corp AU$650.000 atas Kegagalan Transparansi

Melbourne — Pengadilan Federal Australia memvonis X Corp. membayar denda sebesar AU$650.000 pada Kamis, mendapati perusahaan gagal memberikan informasi kepada regulator keselamatan daring eSafety pada 2023 mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak. Hakim Michael Wheelahan juga memerintahkan X membayar biaya pengadilan eSafety sebesar AU$100.000 dalam 45 hari, mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung tiga tahun.

Isi putusan dan kewajiban pembayaran

Vonis menyatakan X mengakui melanggar Online Safety Act Australia karena tidak mengirimkan laporan yang menjawab secara penuh pertanyaan dalam transparency notice yang dikeluarkan eSafety pada 22 Februari 2023. Jawaban atas notifikasi itu semestinya diserahkan paling lambat 29 Maret 2023.

Selain denda pokok, hakim menetapkan pembayaran biaya pengadilan senilai AU$100.000 yang harus dilunasi oleh X dalam 45 hari. Menurut pihak eSafety, jumlah denda dipandang perlu agar pelanggaran tidak diperlakukan sebagai sekadar biaya operasional.

Latar belakang hukum dan kronologi

Kasus ini bermula ketika eSafety mengirimkan transparency notice ke Twitter Inc., yang kemudian bergabung dengan X pada Maret 2023. X sempat berargumen bahwa mereka tidak berkewajiban menjawab pertanyaan regulator, sehingga perkara berlanjut ke pengadilan.

Pada Juli tahun lalu, Pengadilan Federal tingkat penuh memutus bahwa X wajib menanggapi notifikasi tersebut, dan keputusan itu menguatkan putusan pengadilan sebelumnya pada Oktober 2024.

Sikap pihak terkait

Pengacara eSafety, Christopher Tran, menyatakan X mengakui kontravensi terhadap undang-undang dan menyetujui bahwa jumlah denda sesuai dengan kondisi perusahaan yang besar.

“It’s appropriate because X Corp. is obviously a large company and a large figure is needed to ensure that a contravention is not treated as a cost of doing business,”

Pengacara X, Perry Herzfeld, mengatakan eSafety tidak menuduh bahwa pelanggaran tersebut berlanjut setelah 5 Mei 2023. Herzfeld menyinggung masa transisi perusahaan, mengaitkannya dengan pengambilalihan oleh Elon Musk.

“That was a period of change and transition for the company,”

eSafety Commissioner Julie Inman Grant, yang pernah bekerja di Twitter, menekankan pentingnya transparansi bermakna untuk mempertanggungjawabkan perusahaan teknologi.

“In early 2023, we asked some of the world’s biggest technology companies, including Twitter, to report on steps they were taking to comply with the Australian Basic Online Safety Expectations in relation to the proliferation of child sexual exploitation and abuse materials on their platforms,”

“This is not only a key part of our work as Australia’s online safety regulator, it also provides the Australian public with important information about how these companies are tackling the worst-of-the-worst content on their platforms.”

Impak dan konteks ke depan

Putusan ini menegaskan kewenangan regulator dalam menuntut transparansi dari perusahaan platform besar. Meski X belum memberikan komentar resmi terkait putusan pada hari pengumuman, keputusan pengadilan bisa menjadi preseden pengawasan bagi perusahaan teknologi lain di Australia.