98 Resolution Network Dorong Transformasi Demokrasi Ekonomi

98 Resolution Network mengajak penguatan reformasi 1998 menuju transformasi demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pernyataan disampaikan di Jakarta pada 21 Mei 2026 saat peringatan 28 tahun reformasi. Kelompok ini menilai mandat reformasi harus dipertegas untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara bagi kepentingan publik.

Dorongan arah reformasi: dari politik ke ekonomi

Para pemrakarsa menyoroti ketimpangan antara demokrasi politik dan kesejahteraan ekonomi. Mereka menilai reformasi belum sepenuhnya menjawab distribusi sumber daya bagi rakyat kecil. Oleh karena itu, agenda reformasi harus memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menegaskan fokus itu dalam keterangan terpisah di Jakarta pada 22 Mei 2026.

“Mandat reformasi sita harta koruptor untuk subsidi rakyat mulai dijalankan,”

Langkah konkret dan kebijakan yang dinilai sejalan

Kelompok ini menilai sejumlah inisiatif pemerintah sudah bergerak searah dengan semangat reformasi. Mereka menyebut langkah pemberantasan mafia migas dan penertiban kawasan hutan sebagai contoh kebijakan strategis.

• Pemberantasan mafia migas
• Penertiban kawasan hutan
• Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Menurut 98 Resolution Network, langkah-langkah tersebut memperkuat pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat dan memperkecil kebocoran penerimaan negara.

Seruan penguatan mandat dan kontribusi konstruktif

Sulaiman Haikal, Ketua Umum PIJAR 98, menekankan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada aspek politik semata. Ia mendorong reformasi diarahkan pada pemerataan ekonomi dan pengelolaan sumber daya oleh negara.

“Reformasi harus menuju demokratisasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,”

Sementara itu Sekjen PIJAR 98, Indri Ariefiandi, mengingatkan bahwa kritik publik harus dibarengi solusi. Ia menyerukan gagasan alternatif yang konkret untuk penguatan ekonomi nasional.

“PIJAR 98 memandang kritik harus disertai solusi bagi penguatan ekonomi nasional,”

Implikasi dan ajakan persatuan

98 Resolution Network menilai APBN kini bergerak lebih pro-rakyat dengan penganggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. Mereka mengajak semua elemen bangsa menjaga persatuan dan bersama mendorong reformasi yang berujung pada pemerataan kesejahteraan.

Ke depan, kelompok ini meminta pengawasan publik terhadap proses pengembalian aset dan penempatan subsidi untuk memastikan hasil reformasi benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas.