PHK INKA Banyuwangi: 1.600 Pekerja Kontrak Tak Dilanjutkan

BANYUWANGI — Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan prihatin atas pengurangan tenaga kerja di PT INKA Banyuwangi yang mencapai 1.600 orang. Pernyataan itu disampaikan setelah kunjungan Komisi I DPRD ke pabrik pada Jumat, 4 September 2026.

Pengurangan tenaga kerja dan dampak

Menurut Made, perusahaan tidak melanjutkan kontrak sekitar 1.600 pekerja. Keputusan ini meningkatkan risiko pengangguran lokal dan menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Di PT INKA Banyuwangi ada pengurangan tenaga kerja sekitar 1600 orang. Kontrak kerja mereka tidak dilanjutkan."

Made meminta perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat agar dampak sosial ekonomi bisa diminimalkan.

Kendala operasional: konektivitas produksi

Ketua DPRD menjelaskan masalah utama yang memicu penghentian sebagian aktivitas produksi adalah hambatan distribusi hasil produksi ke perusahaan induk di Kabupaten Madiun.

Ia merinci dua kendala teknis. Pertama, pengangkutan lewat jalan darat berpotensi melanggar aturan Over Dimension Over Load (ODOL). Kedua, pengangkutan lewat rel tidak dapat melewati terowongan Mrawan.

"Pascaproduksi, PT INKA mengalami kendala konektivitas hasil produksi dari Banyuwangi ke perusahaan induk di Madiun. Jika lewat darat akan melanggar ketentuan ODOL, jika diangkut dengan kereta api tidak bisa melewati terowongan Mrawan," jelas Made.

Upaya yang didorong DPRD

Made mendorong langkah cepat dari pemerintah daerah dan pusat. Ia meminta studi kelayakan untuk pemetaan kebutuhan serta kesiapan infrastruktur.

Selain itu, ia menekankan perlunya alternatif skema pengangkutan agar fasilitas produksi kembali berjalan dan menyerap tenaga kerja lokal.

• Melakukan studi kelayakan infrastruktur dan logistik.
• Mengkaji alternatif rute atau skema pengangkutan.
• Menguatkan koordinasi antar pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan.

Implikasi dan langkah ke depan

Made berharap koordinasi yang diperkuat dapat membentuk ekosistem industri perkeretaapian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Jika solusi konektivitas ditemukan, produksi dapat meningkat kembali dan menyerap tenaga kerja lokal.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons cepat pemerintah pusat dan daerah serta hasil kajian teknis yang diminta untuk mengurai kendala distribusi.