Hilirisasi Pertambangan Harus Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Hilirisasi pertambangan di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah komoditas tidak terbuang dengan ekspor bahan mentah, kata para pakar, Jumat, 4 September 2026. Mereka menekankan perlunya kepastian pasokan, penguatan kepemilikan nasional, dan pengembangan industri lanjutan agar manfaat ekonomi lebih besar dirasakan dalam negeri.

Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah

Ali Ahmudi, Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), menyatakan hilirisasi harus menciptakan nilai tambah dan ekosistem industri yang menghubungkan pertambangan dengan manufaktur. Menurutnya, pengolahan mentah menjadi produk bernilai tinggi menambah manfaat ekonomi secara signifikan.

“Hilirisasi itu bukan hanya membangun smelter. Harus ada kepastian suplai dari hulu, kemudian hasil olahannya juga harus tersambung ke industri hilir sampai menjadi produk akhir,” ujar Ali.

“Kalau tidak dihilirisasi, itu tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa, hanya menjadi bahan mentah. Tapi dengan hilirisasi, nilai tambahnya pasti berlipat-lipat,” tambahnya.

Sumber daya besar, kepemilikan perlu diperkuat

Ali mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal sumber daya alam kuat. Mengacu data Badan Geologi, negara menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel global. Selain itu, Indonesia tercatat memiliki cadangan timah terbesar dan cadangan bauksit, emas, batu bara, serta tembaga yang signifikan.

Namun optimalisasi kekayaan ini membutuhkan penguatan kepemilikan nasional. Saat ini sebagian cadangan dikuasai oleh BUMN Holding Pertambangan, MIND ID, sementara cadangan strategis lain masih dalam pengelolaan perusahaan asing.

Smelter bukan tujuan akhir

Ali menggarisbawahi bahwa pembangunan smelter hanya bagian tengah rantai nilai. Smelter masuk pada tahap midstream, sehingga perlu kepastian pasokan dari hulu dan kesiapan industri hilir untuk menyerap produk olahan.

“Problem kita bukan hilirisasinya, akan tetapi proses terjadinya hilirisasi itu yang kita permasalahkan,” kata Ali.

Hilirisasi sebagai strategi mengurangi impor

Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, menyatakan pemerintah menempatkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memangkas ketergantungan impor. Presiden telah menetapkan dua tujuan utama tersebut dalam program hilirisasi nasional.

“Yang pertama, kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini. Yang kedua, kita harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” ujar Erani.

Ia mencontohkan kebutuhan kabel bawah laut yang masih banyak impor, padahal Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar dan potensi memproduksi kabel secara lokal. Erani menegaskan bahwa kapasitas produksi nasional harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri strategis.

“Kalau dulu misalnya kabel bawah laut itu kita harus impor, maka kita produksi sendiri. Dulu baru dicukupi dulu, kalau nanti ada sisanya baru kita berpikir yang lain, misalnya ekspor,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, para pakar menyarankan kebijakan terpadu yang mengikat kepastian pasokan hulu, insentif untuk pengembangan hilir, serta penguatan kepemilikan nasional agar hilirisasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi impor.