Politik

Peternak Magetan ke Jakarta: Tuntut Solusi Harga Telur dan Stok Pakan

Bagikan:
Rombongan DPRD Magetan dan perwakilan peternak berangkat ke Jakarta

Magetan — Komisi B DPRD Kabupaten Magetan membawa perwakilan peternak dan koperasi peternak ke Jakarta, Kamis (3/9/2026), untuk menyampaikan keluhan mendesak kepada DPR RI dan Kementerian Pertanian terkait harga telur, pasokan pakan, mutu pakan, dan kebijakan perizinan.

Rombongan didampingi Wakil Ketua DPRD Magetan beserta jajaran dinas teknis Pemkab. Pendampingan melibatkan Dinas Peternakan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, DPMPTSP, dan DPUPR.

Tujuan pengawalan aspirasi

Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, menyatakan pemfasilitasian ini merupakan wujud keberpihakan parlemen daerah terhadap kelangsungan usaha peternak rakyat. Dewan memfasilitasi penyampaian aspirasi ke fraksi-fraksi DPR RI dan ke Kementerian Pertanian.

"DPRD Magetan mengawal aspirasi peternak rakyat ke Jakarta. Dewan memfasilitasi penyampaian aspirasi peternak rakyat ke fraksi-fraksi di DPR RI, dan juga ke Kementerian Pertanian," ujar Rita.

Keluhan utama peternak

Rita memaparkan sejumlah persoalan krusial yang mengancam mata pencaharian peternak lokal. Isu-isu yang diangkat meliputi:

  • Penurunan harga telur — harga telur terus anjlok sejak Februari 2026 sehingga menyebabkan kerugian berkepanjangan bagi peternak.
  • Kelangkaan bahan pakan — stok jagung di gudang Bulog dilaporkan kosong memasuki semester kedua 2026.
  • Penurunan kualitas pakan — mutu pakan komersial dinilai menurun oleh para peternak.
  • Pengendalian populasi — desakan pembatasan populasi melalui moratorium izin kandang baru untuk menekan kelebihan pasokan.

Respons cepat dari DPR RI dan Bulog

Menanggapi keluhan stok pakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex, melakukan koordinasi telepon mendadak dengan pihak Bulog di tengah ruang rapat. Langkah cepat itu membuahkan kepastian pasokan jagung bagi para peternak.

Arahan Kementerian Pertanian

Dalam pertemuan terpisah di Kementerian Pertanian, pihak kementerian menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan penerbitan izin baru bagi kandang berskala besar (company group). Instruksi ini dimaksudkan untuk mengendalikan kondisi over supply di pasar nasional.

Pertemuan berakhir dengan dua hasil konkret: kepastian pasokan jagung dan arahan moratorium izin kandang besar. DPRD Magetan dan peternak kini menunggu implementasi kebijakan serta tindak lanjut dari pihak terkait.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait