DPR Pertanyakan Realisasi Target Cukai MBDK Rp1,6 Triliun di RAPBN 2027

Anggota Banggar DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar Rp1,6 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2027. Pertanyaan itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Banggar DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026, setelah kebijakan serupa pada 2026 gagal direalisasikan.

Target 2027 dan kekhawatiran DPR

Pemerintah memasukkan perkiraan penerimaan cukai MBDK sekitar Rp1,6 triliun ke dalam proyeksi RAPBN 2027. Namun DPR menilai perlu kepastian karena pada 2026 pemerintah semula menargetkan penerimaan sebesar Rp7,6 triliun, namun kebijakan itu belum dilaksanakan dan penerimaan tidak tercapai.

Dolfie meminta penjelasan soal langkah alternatif jika penerimaan cukai MBDK kembali tidak terealisasi sehingga menimbulkan celah pada proyeksi penerimaan negara.

"Pemerintah kan di dalam skenario penerimaan perpajakan itu ada rencana penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Tahun 2026 juga dialokasikan tapi tidak dilaksanakan,"

Alasan penundaan implementasi

Pemerintah menjelaskan implementasi cukai MBDK masih menunggu koordinasi dan arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan. Menurut penjelasan yang disampaikan dalam rapat, masih ada sejumlah aspek teknis yang perlu dimatangkan sebelum kebijakan bisa diterapkan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan kadar bahan gizi pada produk yang dikenai cukai. Pemerintah tengah mendalami aturan terkait kadar garam, gula, dan lemak sebagai bagian dari skema pengenaan cukai.

Proses evaluasi dan koordinasi

Pemerintah menyatakan akan melanjutkan evaluasi dan pendalaman bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya agar penerapan kebijakan efektif dan selaras dengan target penerimaan dalam RAPBN 2027.

Dalam pertemuan itu, selain DPR dan aparat pemerintah, Bank Indonesia juga hadir untuk memberi masukan atas implikasi makroekonomi dari kebijakan tersebut.

Dampak terhadap RAPBN dan langkah ke depan

Jika penerimaan cukai MBDK tidak terealisasi, DPR menuntut adanya rencana sumber penerimaan pengganti agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal. Pemerintah perlu menyampaikan skenario alternatif dan timeline implementasi yang lebih jelas.

Ke depan, catatan teknis soal kriteria produk yang dikenai cukai serta koordinasi antar-institusi menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian pada asumsi makro di RAPBN.

Kesimpulan: DPR meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret bila target cukai MBDK Rp1,6 triliun tidak tercapai, sementara pemerintah masih melakukan pendalaman teknis sebelum kebijakan dapat diimplementasikan.