Purbaya Pakai Base Money (M0) untuk Pantau Likuiditas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menggunakan base money atau M0 sebagai indikator utama untuk memantau likuiditas sistem keuangan. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Menurutnya, indikator ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi likuiditas secara menyeluruh dibanding rasio tradisional.
Mengapa base money dipilih
Purbaya mengatakan pemerintah tidak lagi mengandalkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Ia menilai indikator itu kerap menutup kondisi sebenarnya di perbankan. Oleh sebab itu, ia memilih menggunakan angka base money untuk melihat gambaran likuiditas yang lebih lengkap.
"AL/DPK itu semu, kadang-kadang bagus terus, perbankannya kurang uang saja enggak tahu kadang-kadang angkanya. Jadi saya enggak pakai itu, saya pakai angka yang lain, yakni pakai base money,"
Data terkini base money
Purbaya menjelaskan base money atau primary money dapat mencerminkan kondisi likuiditas sistem keuangan secara lebih menyeluruh. Ia menyebut pertumbuhan base money pada akhir Juli 2026 mencapai 18,3 persen. Angka ini menjadi salah satu acuan pemerintah untuk memantau ketersediaan likuiditas di pasar.
"Base money, M0, atau primary money, selama ini cukup baik untuk menggambarkan keadaan likuiditas di sistem keuangan seluruhnya. Akhir Juli 2026 sudah capai 18,3 persen itu pertumbuhan base money-nya," ucapnya.
Koordinasi dengan Bank Indonesia
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi likuiditas. Kerja sama ini diharapkan membuka ruang agar perbankan memperoleh likuiditas yang lebih baik dan stabil.
"Jadi saya pikir dengan koordinasi lebih baik antara keuangan dengan bank sentral (BI). Ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk perbankan terbuka lebar," katanya.
Dampak pada sektor swasta
Lebih lanjut, Purbaya berharap likuiditas yang membaik dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Ia menilai sektor non-government memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika ketersediaan likuiditas terjaga.
Dengan peralihan pengukuran ke base money (M0) dan penguatan koordinasi kebijakan, pemerintah menargetkan kondisi pasar uang yang lebih transparan dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Investasi Rp776 M: Hilirisasi Kelapa di Morowali Serap 2.900
Investasi Rp776 miliar untuk industri kelapa terintegrasi di Morowali diarahkan untuk hilirisasi, serap 2.90...
Rupiah Menguat 0,05% ke Rp17.632 pada 8 September 2026
Rupiah menguat 0,05% ke Rp17.632 pada 8 Sept 2026, dipengaruhi sentimen Selat Hormuz, data inflasi AS, dan c...
OJK: 58 Dana Pensiun Dibubarkan Sejak 2020, Aset Justru Tumbuh
OJK mencatat 58 dana pensiun dibubarkan sejak 2020, namun aset industri naik menjadi Rp1.699,99 triliun hing...
OJK Tuntaskan 187 Perkara Pidana Sektor Jasa Keuangan
OJK menyelesaikan 187 penyidikan pidana sektor jasa keuangan hingga 31 Agustus 2026, mayoritas di sektor per...
OJK Siapkan Mekanisme Harga untuk Bursa Mineral Komoditas
OJK menyiapkan dua RPOJK dan mekanisme price discovery untuk pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strateg...
OJK: Pembiayaan Modal Ventura Turun 0,46% Hingga Juli 2026
OJK mencatat pembiayaan modal ventura hingga Juli 2026 sebesar Rp16,32 triliun, terkontraksi 0,46% YoY, seme...