Purbaya Pakai Base Money (M0) untuk Pantau Likuiditas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menggunakan base money atau M0 sebagai indikator utama untuk memantau likuiditas sistem keuangan. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Menurutnya, indikator ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi likuiditas secara menyeluruh dibanding rasio tradisional.
Mengapa base money dipilih
Purbaya mengatakan pemerintah tidak lagi mengandalkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Ia menilai indikator itu kerap menutup kondisi sebenarnya di perbankan. Oleh sebab itu, ia memilih menggunakan angka base money untuk melihat gambaran likuiditas yang lebih lengkap.
"AL/DPK itu semu, kadang-kadang bagus terus, perbankannya kurang uang saja enggak tahu kadang-kadang angkanya. Jadi saya enggak pakai itu, saya pakai angka yang lain, yakni pakai base money,"
Data terkini base money
Purbaya menjelaskan base money atau primary money dapat mencerminkan kondisi likuiditas sistem keuangan secara lebih menyeluruh. Ia menyebut pertumbuhan base money pada akhir Juli 2026 mencapai 18,3 persen. Angka ini menjadi salah satu acuan pemerintah untuk memantau ketersediaan likuiditas di pasar.
"Base money, M0, atau primary money, selama ini cukup baik untuk menggambarkan keadaan likuiditas di sistem keuangan seluruhnya. Akhir Juli 2026 sudah capai 18,3 persen itu pertumbuhan base money-nya," ucapnya.
Koordinasi dengan Bank Indonesia
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi likuiditas. Kerja sama ini diharapkan membuka ruang agar perbankan memperoleh likuiditas yang lebih baik dan stabil.
"Jadi saya pikir dengan koordinasi lebih baik antara keuangan dengan bank sentral (BI). Ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk perbankan terbuka lebar," katanya.
Dampak pada sektor swasta
Lebih lanjut, Purbaya berharap likuiditas yang membaik dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Ia menilai sektor non-government memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika ketersediaan likuiditas terjaga.
Dengan peralihan pengukuran ke base money (M0) dan penguatan koordinasi kebijakan, pemerintah menargetkan kondisi pasar uang yang lebih transparan dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Program Bedah Rumah Capai 131.689 Unit, Percepat Penyerapan Anggaran
Program Bedah Rumah capai 131.689 unit (33,37% target) dan KPP salurkan Rp26,4 triliun; kementerian percepat...
Surplus Neraca Perdagangan Rp2,12 T pada Juli 2026 Ditopang Nonmigas
Juli 2026: Neraca perdagangan surplus USD0,12 miliar (Rp2,12 triliun), ditopang ekspor nonmigas yang meningk...
IHSG Menguat 1,03% di Sesi I, Rupiah Menguat Jelang Data Ekonomi AS
IHSG menguat 1,03% pada jeda perdagangan 3 Sept 2026; rupiah juga menguat sambil investor mencermati data ke...
Pemerintah Dorong UMKM Jemput Peluang Pasar Internasional
Wamen UMKM ajak pelaku usaha proaktif perkuat produk, pakai teknologi, dan jalin kemitraan untuk menembus pa...
Rupiah Berpeluang Menguat Setelah Dolar AS Terkoreksi
Rupiah menguat 0,30% ke Rp17.693 per dolar pada 3 Sept 2026 setelah koreksi dolar; penguatan terbatas oleh g...
Pertamina Marine Solutions Raih 4 Penghargaan IQSA Awards 2026
PMSol meraih empat penghargaan IQSA Awards 2026 di Jakarta berkat inovasi digital HSSE, sistem induksi kesel...