Purbaya Pakai Base Money (M0) untuk Pantau Likuiditas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menggunakan base money atau M0 sebagai indikator utama untuk memantau likuiditas sistem keuangan. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Menurutnya, indikator ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi likuiditas secara menyeluruh dibanding rasio tradisional.
Mengapa base money dipilih
Purbaya mengatakan pemerintah tidak lagi mengandalkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Ia menilai indikator itu kerap menutup kondisi sebenarnya di perbankan. Oleh sebab itu, ia memilih menggunakan angka base money untuk melihat gambaran likuiditas yang lebih lengkap.
"AL/DPK itu semu, kadang-kadang bagus terus, perbankannya kurang uang saja enggak tahu kadang-kadang angkanya. Jadi saya enggak pakai itu, saya pakai angka yang lain, yakni pakai base money,"
Data terkini base money
Purbaya menjelaskan base money atau primary money dapat mencerminkan kondisi likuiditas sistem keuangan secara lebih menyeluruh. Ia menyebut pertumbuhan base money pada akhir Juli 2026 mencapai 18,3 persen. Angka ini menjadi salah satu acuan pemerintah untuk memantau ketersediaan likuiditas di pasar.
"Base money, M0, atau primary money, selama ini cukup baik untuk menggambarkan keadaan likuiditas di sistem keuangan seluruhnya. Akhir Juli 2026 sudah capai 18,3 persen itu pertumbuhan base money-nya," ucapnya.
Koordinasi dengan Bank Indonesia
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi likuiditas. Kerja sama ini diharapkan membuka ruang agar perbankan memperoleh likuiditas yang lebih baik dan stabil.
"Jadi saya pikir dengan koordinasi lebih baik antara keuangan dengan bank sentral (BI). Ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk perbankan terbuka lebar," katanya.
Dampak pada sektor swasta
Lebih lanjut, Purbaya berharap likuiditas yang membaik dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta. Ia menilai sektor non-government memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika ketersediaan likuiditas terjaga.
Dengan peralihan pengukuran ke base money (M0) dan penguatan koordinasi kebijakan, pemerintah menargetkan kondisi pasar uang yang lebih transparan dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...