Ekonomi

Program Bedah Rumah Capai 131.689 Unit, Percepat Penyerapan Anggaran

Bagikan:
Pekerja memperbaiki rumah dalam program Bedah Rumah Kementerian PKP

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan program Bedah Rumah telah mencapai 131.689 unit hingga 1 September 2026, atau 33,37 persen dari target 400.000 unit. Percepatan pelaksanaan juga diiringi perluasan pembiayaan untuk perbaikan rumah dan pengembangan usaha masyarakat.

Progress Bedah Rumah dan verifikasi calon penerima

Hingga saat ini usulan bantuan mencapai sekitar 2,2 juta unit, dengan 422.000 calon penerima yang sudah terverifikasi. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran berjalan sambil menjaga kualitas dan ketepatan sasaran.

"Program perumahan tidak hanya bicara soal membangun rumah. Kami juga ingin masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan untuk memperbaiki rumah dan mengembangkan kegiatan ekonominya," ujar Maruarar, Kamis, 3 September 2026.

Data kunci program dan pembiayaan

Berikut angka-angka penting yang menjadi tolok ukur capaian Kementerian PKP sampai 1 September 2026.

Program/Unit Angka Keterangan
Bedah Rumah (BSPS) 131.689 unit 33,37% dari target 400.000 unit
Usulan ~2,2 juta unit 422.000 calon penerima terverifikasi
Kredit Program Perumahan (KPP) Rp26,4 triliun 106.538 debitur
KPP - sisi suplai Rp24,6 triliun 3.319 debitur
KPP - sisi permintaan 103.183 debitur Utamanya untuk renovasi rumah yang dipakai sebagai usaha
Plafon KPP tahun ini Rp50 triliun Untuk mendukung kebutuhan sektor perumahan
Sekretariat Jenderal 69% Penyerapan anggaran per 1 Sept 2026
Inspektorat Jenderal 67,09% Dengan pagu setelah penajaman Rp19 miliar
Perumahan perdesaan 38,74% Penyerapan anggaran periode yang sama

Upaya percepatan dan target penyerapan

Maruarar menyatakan target penyerapan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun sebelumnya penyerapan kementerian mencapai 96 persen. Tahun ini targetnya naik menjadi 97 persen.

"Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen. Tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97 persen," kata Ara.

Implikasi dan langkah ke depan

Percepatan realisasi program dan peningkatan akses pembiayaan diharapkan memperbaiki kualitas hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan plafon KPP yang besar, pemerintah memberi ruang lebih luas bagi renovasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

Ke depan, fokus kementerian adalah menjaga ketepatan sasaran bantuan dan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran sambil melanjutkan pembangunan rumah khusus sesuai tahapan pelaksanaan program.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait