Program Bedah Rumah Capai 131.689 Unit, Percepat Penyerapan Anggaran
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan program Bedah Rumah telah mencapai 131.689 unit hingga 1 September 2026, atau 33,37 persen dari target 400.000 unit. Percepatan pelaksanaan juga diiringi perluasan pembiayaan untuk perbaikan rumah dan pengembangan usaha masyarakat.
Progress Bedah Rumah dan verifikasi calon penerima
Hingga saat ini usulan bantuan mencapai sekitar 2,2 juta unit, dengan 422.000 calon penerima yang sudah terverifikasi. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran berjalan sambil menjaga kualitas dan ketepatan sasaran.
"Program perumahan tidak hanya bicara soal membangun rumah. Kami juga ingin masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan untuk memperbaiki rumah dan mengembangkan kegiatan ekonominya," ujar Maruarar, Kamis, 3 September 2026.
Data kunci program dan pembiayaan
Berikut angka-angka penting yang menjadi tolok ukur capaian Kementerian PKP sampai 1 September 2026.
| Program/Unit | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Bedah Rumah (BSPS) | 131.689 unit | 33,37% dari target 400.000 unit |
| Usulan | ~2,2 juta unit | 422.000 calon penerima terverifikasi |
| Kredit Program Perumahan (KPP) | Rp26,4 triliun | 106.538 debitur |
| KPP - sisi suplai | Rp24,6 triliun | 3.319 debitur |
| KPP - sisi permintaan | 103.183 debitur | Utamanya untuk renovasi rumah yang dipakai sebagai usaha |
| Plafon KPP tahun ini | Rp50 triliun | Untuk mendukung kebutuhan sektor perumahan |
| Sekretariat Jenderal | 69% | Penyerapan anggaran per 1 Sept 2026 |
| Inspektorat Jenderal | 67,09% | Dengan pagu setelah penajaman Rp19 miliar |
| Perumahan perdesaan | 38,74% | Penyerapan anggaran periode yang sama |
Upaya percepatan dan target penyerapan
Maruarar menyatakan target penyerapan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun sebelumnya penyerapan kementerian mencapai 96 persen. Tahun ini targetnya naik menjadi 97 persen.
"Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen. Tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97 persen," kata Ara.
Implikasi dan langkah ke depan
Percepatan realisasi program dan peningkatan akses pembiayaan diharapkan memperbaiki kualitas hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan plafon KPP yang besar, pemerintah memberi ruang lebih luas bagi renovasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat usaha.
Ke depan, fokus kementerian adalah menjaga ketepatan sasaran bantuan dan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran sambil melanjutkan pembangunan rumah khusus sesuai tahapan pelaksanaan program.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
KDKMP Jambi Didorong Diperkuat Pengawasan dan Pendampingan
Seminar di Jambi menekankan penguatan pengawasan dan pendampingan hukum agar KDKMP berjalan mandiri dan memb...
IAW: Opini WTP Bukan Akhir, Pemprov Babel Harus Tindaklanjut
IAW mengingatkan opini WTP bukan akhir; Pemprov Babel diminta tindaklanjuti rekomendasi BPK agar tata kelola...
BAZNAS BMD Dorong Omzet Usaha Snack Mustahik Tembus Rp12 Juta
BAZNAS lewat BMD Palangka Raya membantu usaha snack milik Hatriyawati hingga omzet naik ke Rp12 juta per bul...
BAZNAS Perkuat Transparansi Jelang Monev KIP 2026
BAZNAS memperkuat tata kelola informasi publik lewat sosialisasi Monev KIP 2026 untuk menjaga predikat infor...
5 Kripto Prospektif untuk Investasi Jangka Panjang
Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Chainlink dinilai menarik untuk jangka panjang berdasarkan utilitas, jar...
Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Turun Tajam
Harga emas Galeri24 turun Rp158.000/gram dan UBS turun Rp29.000/gram di Pegadaian pada 5 Sept 2026; berikut...