Program Bedah Rumah Capai 131.689 Unit, Percepat Penyerapan Anggaran
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan program Bedah Rumah telah mencapai 131.689 unit hingga 1 September 2026, atau 33,37 persen dari target 400.000 unit. Percepatan pelaksanaan juga diiringi perluasan pembiayaan untuk perbaikan rumah dan pengembangan usaha masyarakat.
Progress Bedah Rumah dan verifikasi calon penerima
Hingga saat ini usulan bantuan mencapai sekitar 2,2 juta unit, dengan 422.000 calon penerima yang sudah terverifikasi. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran berjalan sambil menjaga kualitas dan ketepatan sasaran.
"Program perumahan tidak hanya bicara soal membangun rumah. Kami juga ingin masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan untuk memperbaiki rumah dan mengembangkan kegiatan ekonominya," ujar Maruarar, Kamis, 3 September 2026.
Data kunci program dan pembiayaan
Berikut angka-angka penting yang menjadi tolok ukur capaian Kementerian PKP sampai 1 September 2026.
| Program/Unit | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Bedah Rumah (BSPS) | 131.689 unit | 33,37% dari target 400.000 unit |
| Usulan | ~2,2 juta unit | 422.000 calon penerima terverifikasi |
| Kredit Program Perumahan (KPP) | Rp26,4 triliun | 106.538 debitur |
| KPP - sisi suplai | Rp24,6 triliun | 3.319 debitur |
| KPP - sisi permintaan | 103.183 debitur | Utamanya untuk renovasi rumah yang dipakai sebagai usaha |
| Plafon KPP tahun ini | Rp50 triliun | Untuk mendukung kebutuhan sektor perumahan |
| Sekretariat Jenderal | 69% | Penyerapan anggaran per 1 Sept 2026 |
| Inspektorat Jenderal | 67,09% | Dengan pagu setelah penajaman Rp19 miliar |
| Perumahan perdesaan | 38,74% | Penyerapan anggaran periode yang sama |
Upaya percepatan dan target penyerapan
Maruarar menyatakan target penyerapan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun sebelumnya penyerapan kementerian mencapai 96 persen. Tahun ini targetnya naik menjadi 97 persen.
"Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen. Tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97 persen," kata Ara.
Implikasi dan langkah ke depan
Percepatan realisasi program dan peningkatan akses pembiayaan diharapkan memperbaiki kualitas hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan plafon KPP yang besar, pemerintah memberi ruang lebih luas bagi renovasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat usaha.
Ke depan, fokus kementerian adalah menjaga ketepatan sasaran bantuan dan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran sambil melanjutkan pembangunan rumah khusus sesuai tahapan pelaksanaan program.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...