Banggar DPR Soroti Kesalahan Data yang Hambat Penyaluran Subsidi

JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti masih besarnya inclusion error dan exclusion error dalam pendataan penerima subsidi. Dalam rapat Panja Banggar bersama pemerintah dan Bank Indonesia pada 3 September 2026, ia meminta pembenahan data desil agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sorotan terhadap validitas data penerima

Said memperingatkan bahwa ketidaktepatan data membuat mereka yang berhak terlewat, sementara penerima yang tidak berhak tetap mendapatkan manfaat. Ia menyebut masalah itu berlanjut sejak 2017, dari DTSK menuju DTSN.

"Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK sampai sekarang DTSN, problem besar,"

Pembaruan DTSN: cakupan data dan upaya perbaikan

Pemerintah menjelaskan bahwa DTSN terus dimutakhirkan dengan memadukan berbagai sumber: data administrasi, sensus, pemutakhiran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, ground check, serta usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi. Data versi 3 per 10 Juli 2026 menunjukkan cakupan yang luas.

Pemerintah menyatakan akan terus memutakhirkan data untuk mencerminkan kondisi sosial terkini dan meminimalkan kesalahan masuk-keluar data penerima bantuan.

Usulan identifikasi biometrik dan tuntutan kompensasi

Said mendorong penggunaan teknologi identifikasi yang lebih akurat, termasuk biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina. Ia menilai cara ini bisa mempermudah verifikasi dan memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat.

"Tinggal tap pakai sidik jari,"

Selain itu, Said mempertanyakan relevansi anggaran kompensasi yang diberikan ke sektor tertentu. Ia meminta klarifikasi apakah dana kompensasi masih layak dipertahankan atau bisa dialihkan untuk memperkuat subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi? Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya,"

Dampak kebijakan dan langkah ke depan

Banggar menekankan bahwa validitas data dan evaluasi kebijakan kompensasi harus satu tujuan: memastikan subsidi memberikan manfaat maksimal kepada yang membutuhkan. Pemerintah perlu segera menunjukkan skema konkret untuk kompensasi energi dan langkah memperbaiki akurasi data.

Perbaikan ini krusial agar kebijakan subsidi tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga efisien dan berkelanjutan.