Politik

DPRD Surabaya Dorong Transparansi Pendapatan Parkir Per Titik

Bagikan:
Petugas parkir dan mesin pembayaran nontunai di pinggir jalan Surabaya

SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengusulkan agar pendapatan retribusi parkir di setiap titik tepi jalan umum (TJU) ditampilkan secara transparan dan diperbarui real-time. Usulan tersebut disampaikan Rabu (2/9/2026) sebagai upaya agar digitalisasi parkir tidak sekadar mengganti pembayaran tunai ke nontunai, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap penerimaan daerah.

Permintaan transparansi per titik

Eri menilai selama ini data penerimaan parkir kerap disajikan sebagai angka setoran global. Padahal, pembagian berdasarkan titik parkir diperlukan agar potensi transaksi dan realisasi pendapatan per lokasi terlihat jelas.

Kami terus mendorong agar data penerimaan parkir tidak hanya disampaikan dalam bentuk angka setoran global. Data tersebut harus didetailkan berdasarkan titik parkir dan potensi transaksinya secara riil

Dengan sistem yang menampilkan pendapatan per titik secara langsung, pemerintah dan publik dapat mengawasi aliran penerimaan lebih efektif.

Digitalisasi dan capaian sementara

Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyatakan dukungan penuh terhadap program digitalisasi parkir yang dijalankan Pemkot Surabaya. Menurut Eri, penerapan pembayaran nontunai harus konsisten dan menghilangkan praktik setoran tunai dalam retribusi parkir.

Penerapan sistem nontunai sudah menunjukkan peningkatan pendapatan di beberapa lokasi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahkan menyebut ada titik parkir yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4 juta per hari.

Kami akan optimalkan penerapan cashless ini

Pembagian hasil dan kepatuhan jukir

DPRD juga menegaskan jukir harus mematuhi skema bagi hasil yang telah disepakati bersama Pemkot Surabaya. Ketentuan pembagian pendapatan dirancang sebagai bagian dari penataan sistem perparkiran.

  • 40% untuk jukir
  • 60% untuk Pemkot Surabaya

Menanggapi penolakan sebagian jukir terhadap skema baru, DPRD meminta semua pihak menghormati keputusan pemerintah. Eri menegaskan formula pembagian itu lahir dari kajian matang.

Sudah melalui tahapan analisis yang matang. Formulanya telah sesuai dengan kajian komprehensif serta memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aspek keuangan negara

Manfaat dan langkah ke depan

Transparansi berbasis titik diharapkan membantu mengidentifikasi lokasi dengan potensi penerimaan tinggi dan titik yang belum optimal. Data rinci ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penataan lokasi parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika diterapkan, sistem pelaporan real-time per titik TJU memberi ruang bagi publik untuk mengawasi sekaligus memudahkan pemerintah memantau penerimaan setiap saat. Implementasi lanjutan perlu disertai sosialisasi kepada jukir dan penegakan skema bagi hasil agar transformasi berjalan lancar.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait