DPRD Surabaya Dorong Transparansi Pendapatan Parkir Per Titik
SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengusulkan agar pendapatan retribusi parkir di setiap titik tepi jalan umum (TJU) ditampilkan secara transparan dan diperbarui real-time. Usulan tersebut disampaikan Rabu (2/9/2026) sebagai upaya agar digitalisasi parkir tidak sekadar mengganti pembayaran tunai ke nontunai, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap penerimaan daerah.
Permintaan transparansi per titik
Eri menilai selama ini data penerimaan parkir kerap disajikan sebagai angka setoran global. Padahal, pembagian berdasarkan titik parkir diperlukan agar potensi transaksi dan realisasi pendapatan per lokasi terlihat jelas.
Kami terus mendorong agar data penerimaan parkir tidak hanya disampaikan dalam bentuk angka setoran global. Data tersebut harus didetailkan berdasarkan titik parkir dan potensi transaksinya secara riil
Dengan sistem yang menampilkan pendapatan per titik secara langsung, pemerintah dan publik dapat mengawasi aliran penerimaan lebih efektif.
Digitalisasi dan capaian sementara
Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyatakan dukungan penuh terhadap program digitalisasi parkir yang dijalankan Pemkot Surabaya. Menurut Eri, penerapan pembayaran nontunai harus konsisten dan menghilangkan praktik setoran tunai dalam retribusi parkir.
Penerapan sistem nontunai sudah menunjukkan peningkatan pendapatan di beberapa lokasi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahkan menyebut ada titik parkir yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4 juta per hari.
Kami akan optimalkan penerapan cashless ini
Pembagian hasil dan kepatuhan jukir
DPRD juga menegaskan jukir harus mematuhi skema bagi hasil yang telah disepakati bersama Pemkot Surabaya. Ketentuan pembagian pendapatan dirancang sebagai bagian dari penataan sistem perparkiran.
- 40% untuk jukir
- 60% untuk Pemkot Surabaya
Menanggapi penolakan sebagian jukir terhadap skema baru, DPRD meminta semua pihak menghormati keputusan pemerintah. Eri menegaskan formula pembagian itu lahir dari kajian matang.
Sudah melalui tahapan analisis yang matang. Formulanya telah sesuai dengan kajian komprehensif serta memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aspek keuangan negara
Manfaat dan langkah ke depan
Transparansi berbasis titik diharapkan membantu mengidentifikasi lokasi dengan potensi penerimaan tinggi dan titik yang belum optimal. Data rinci ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penataan lokasi parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika diterapkan, sistem pelaporan real-time per titik TJU memberi ruang bagi publik untuk mengawasi sekaligus memudahkan pemerintah memantau penerimaan setiap saat. Implementasi lanjutan perlu disertai sosialisasi kepada jukir dan penegakan skema bagi hasil agar transformasi berjalan lancar.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Puan Dukung Penegakan 21 Badan Usaha Terkait Karhutla
Puan Maharani mendorong penegakan hukum transparan terhadap 21 badan usaha terkait karhutla seluas 11.404 ha...
Hasto Paparkan 5 Agenda Lawan Populisme Otoriter di Yogyakarta
Hasto Kristiyanto paparkan lima agenda strategis untuk melawan populisme otoriter dan memperkuat ketahanan d...
Bupati Banyuwangi Usulkan Helikopter untuk Padamkan Kebakaran Ijen
Bupati Banyuwangi minta helikopter water bombing untuk memadamkan puluhan titik api di kawasan Gunung Ijen;...
Pelantikan Pejabat Sumenep: Empat Kepala OPD Dilantik
Bupati Achmad Fauzi melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Paseban Agung Keraton Sumenep pada 4 S...
PDI Perjuangan Pagerwojo Lantik Ranting dan Anak Ranting 2026–2031
PDI Perjuangan se-Kecamatan Pagerwojo melantik Ranting dan Anak Ranting 2026–2031 di Mulyosari, menyiapkan k...
Trenggalek Bidik 10 Besar Porprov Jatim 2027
Trenggalek menargetkan masuk 10 besar Porprov Jatim 2027 meski anggaran terbatas; hanya 15 dari 40 atlet dap...