DPRD Surabaya Dorong Transparansi Pendapatan Parkir Per Titik
SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengusulkan agar pendapatan retribusi parkir di setiap titik tepi jalan umum (TJU) ditampilkan secara transparan dan diperbarui real-time. Usulan tersebut disampaikan Rabu (2/9/2026) sebagai upaya agar digitalisasi parkir tidak sekadar mengganti pembayaran tunai ke nontunai, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap penerimaan daerah.
Permintaan transparansi per titik
Eri menilai selama ini data penerimaan parkir kerap disajikan sebagai angka setoran global. Padahal, pembagian berdasarkan titik parkir diperlukan agar potensi transaksi dan realisasi pendapatan per lokasi terlihat jelas.
Kami terus mendorong agar data penerimaan parkir tidak hanya disampaikan dalam bentuk angka setoran global. Data tersebut harus didetailkan berdasarkan titik parkir dan potensi transaksinya secara riil
Dengan sistem yang menampilkan pendapatan per titik secara langsung, pemerintah dan publik dapat mengawasi aliran penerimaan lebih efektif.
Digitalisasi dan capaian sementara
Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyatakan dukungan penuh terhadap program digitalisasi parkir yang dijalankan Pemkot Surabaya. Menurut Eri, penerapan pembayaran nontunai harus konsisten dan menghilangkan praktik setoran tunai dalam retribusi parkir.
Penerapan sistem nontunai sudah menunjukkan peningkatan pendapatan di beberapa lokasi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahkan menyebut ada titik parkir yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4 juta per hari.
Kami akan optimalkan penerapan cashless ini
Pembagian hasil dan kepatuhan jukir
DPRD juga menegaskan jukir harus mematuhi skema bagi hasil yang telah disepakati bersama Pemkot Surabaya. Ketentuan pembagian pendapatan dirancang sebagai bagian dari penataan sistem perparkiran.
- 40% untuk jukir
- 60% untuk Pemkot Surabaya
Menanggapi penolakan sebagian jukir terhadap skema baru, DPRD meminta semua pihak menghormati keputusan pemerintah. Eri menegaskan formula pembagian itu lahir dari kajian matang.
Sudah melalui tahapan analisis yang matang. Formulanya telah sesuai dengan kajian komprehensif serta memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aspek keuangan negara
Manfaat dan langkah ke depan
Transparansi berbasis titik diharapkan membantu mengidentifikasi lokasi dengan potensi penerimaan tinggi dan titik yang belum optimal. Data rinci ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penataan lokasi parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika diterapkan, sistem pelaporan real-time per titik TJU memberi ruang bagi publik untuk mengawasi sekaligus memudahkan pemerintah memantau penerimaan setiap saat. Implementasi lanjutan perlu disertai sosialisasi kepada jukir dan penegakan skema bagi hasil agar transformasi berjalan lancar.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Minta Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan Jatim Tegaskan Hak Warga
Fraksi PDI Perjuangan minta Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan Jatim menjamin hak, kesempatan, perlindungan...
PDI Perjuangan Tuban Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Jati
DPC PDI Perjuangan Tuban menyalurkan air bersih ke Desa Jati, Soko pada 2 Sep 2026 sebagai respons kemarau p...
PDI Perjuangan Tuban Salurkan Air Bersih ke Desa Jati
DPC PDI Perjuangan Tuban menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Jati, Soko pada 2 Sept 2026 untuk warga terd...
Puan: Penanganan Karhutla Harus Lintas Kementerian dan Komisi
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan Karhutla sudah KLB dan meminta penanganan terpadu lintas kementerian sert...
Bupati Blitar Dorong Parade Baris Berbaris Jadi Agenda Tahunan
Bupati Rijanto mendorong Parade Baris Berbaris di Blitar digelar tiap tahun sebagai sarana pembentukan karak...
Pemkab Sumenep Terbitkan SE Antisipasi Karhutla Musim Kekeringan 2026
Bupati Sumenep keluarkan SE No.35/2026 antisipasi karhutla: larangan bakar lahan, patroli, pemetaan, dan pel...