PDI Perjuangan Minta Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan Jatim Tegaskan Hak Warga

Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan agar tidak sekadar mengatur kewenangan pemerintah, tetapi juga menjamin hak, kesempatan, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat di seluruh Jawa Timur. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, Rabu (2/9/2026).

Pesan utama Fraksi

Fraksi menilai kualitas raperda harus diukur dari keberpihakannya kepada warga. Regulasi idealnya memastikan pemuda dan insan olahraga memperoleh akses yang adil untuk berkembang.

“Pada akhirnya, kualitas substansi Raperda harus dilihat dari keberpihakannya. Regulasi tidak boleh hanya memperjelas kewenangan pemerintah, tetapi juga harus memperjelas hak, kesempatan, perlindungan, dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Ristu.

Pemerataan dan perhatian untuk daerah tertinggal

Menurut Fraksi, prinsip pemerataan tidak cukup hanya dicantumkan sebagai norma umum. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah yang masih tertinggal agar kesenjangan dapat diperkecil.

Fraksi menegaskan keadilan bukan berarti perlakuan seragam, melainkan alokasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Semangat tersebut dinilai penting untuk tercermin dalam penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Timur.

Partisipasi masyarakat sebagai prasyarat

Ristu menekankan bahwa pembangunan kepemudaan dan keolahragaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Ruang partisipasi publik harus dibuka sejak perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

“Partisipasi jangan dipahami sebatas keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, ikut mengawasi, dan memperoleh informasi mengenai kebijakan yang menyangkut kepentingannya,” katanya.

Kelompok yang perlu diberi peran antara lain:

• Organisasi kepemudaan
• Klub dan komunitas olahraga
• Institusi pendidikan
• Dunia usaha
• Keluarga dan masyarakat umum

Ruang lingkup dan harapan implementasi

Fraksi PDI Perjuangan memandang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan lebih luas dari sekadar pembinaan atau pencapaian prestasi. Bidang ini berkaitan erat dengan pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, raperda diharapkan menjadi dasar hukum untuk membangun pola pembinaan yang sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, bukan sekadar instrumen administratif.

Selain norma dan aturan, keberhasilan raperda akan diukur dari kemampuannya menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.

Dengan demikian, fraksi meminta agar pembahasan raperda menempatkan kepentingan masyarakat sebagai ukuran utama sehingga peraturan tersebut benar-benar memberi ruang tumbuh, perlindungan, dan manfaat nyata bagi pemuda dan pelaku olahraga di seluruh provinsi.