PDIP Minta Perubahan APBD 2026 Malang Fokus ke Kesejahteraan

Malang — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang meminta agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar menjadi pergeseran angka-angka anggaran, melainkan dijadikan momen evaluasi kualitas perencanaan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi, Zulham Akhmad Mubarrok, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (1/9/2026), menanggapi usulan Raperda Perubahan APBD 2026 yang diajukan Bupati sehari sebelumnya.

Sorotan pada tujuan Perubahan APBD

Zulham menekankan bahwa ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan hanya tersusunnya dokumen administratif. Lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana perubahan anggaran menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Fraksi PDIP mendorong agar setiap alokasi baru memiliki target terukur dan dampak langsung bagi warga.

Perubahan APBD harus jadi momentum evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai perubahan APBD hanya menjadi ruang pergeseran angka-angka anggaran, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan

Situasi fiskal dan penggunaan SiLPA 2025

Perubahan APBD 2026 dirancang di tengah dinamika fiskal daerah, termasuk penurunan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rencana pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebagai salah satu sumber pembiayaan. Zulham melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk evaluasi menyeluruh.

Fraksi PDIP meminta penjelasan publik tentang penyebab terbentuknya SiLPA, apakah karena efisiensi, rendahnya serapan anggaran, atau masalah pelaksanaan program di perangkat daerah. DPRD perlu memastikan tidak ada program prioritas yang gagal dilaksanakan atau pelayanan publik tertunda.

Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat

Selain anggaran, Fraksi PDIP memberi perhatian pada capaian pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan Pemkab Malang. Zulham mengingatkan agar pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jangan sampai ekonomi tumbuh dalam angka, tetapi belum tumbuh dalam kehidupan rakyat

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin pada meningkatnya daya beli, terbukanya lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro di tingkat bawah.

Harapan pembahasan Raperda

Fraksi PDIP berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi ruang evaluasi substantif antara DPRD dan Pemkab Malang. Setiap perubahan anggaran diminta memiliki alasan jelas, target terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Setiap rupiah dalam APBD membawa amanat rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan, tegas Zulham, menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan anggaran agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.