DPRD Minta Tambahan Rp149,62 Miliar Dialokasikan ke Layanan Dasar

Malang — DPRD Kota Malang meminta agar proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar 6,03% atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD (PAK) 2026 benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan tambahan anggaran itu harus diprioritaskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana sejak perencanaan sampai realisasi.

Prioritas pada tiga sektor vital

Mia —sapaan Amithya— menilai PAK APBD 2026 menjadi momentum memulihkan pos-pos vital yang terpangkas setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer sebesar Rp350 miliar. Oleh karena itu, DPRD akan memastikan alokasi baru menjawab kebutuhan riil warga.

• Jaminan kesehatan: DPRD meminta alokasi Universal Health Coverage (UHC) cukup untuk melayani masyarakat selama 12 bulan penuh. Menurut Mia, program kesehatan sempat terpangkas durasi pada APBD murni karena keterbatasan anggaran.
• Pemerataan pendidikan: Pemerintah harus memastikan program pendukung pendidikan, termasuk pembagian seragam gratis, mencapai anak dari keluarga prasejahtera dan tidak berhenti pada target administratif semata.
• Mitigasi dan pencegahan bencana: Anggaran harus diarahkan pada langkah antisipasi sejak dini, mengingat perubahan musim yang meningkatkan risiko bencana lingkungan.

"Dengan adanya tambahan anggaran belanja di PAK, tujuannya harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat melalui skala prioritas yang ketat,"

Pengawasan ketat hingga realisasi

DPRD menegaskan pengawasan tidak hanya pada tahap pembahasan dan persetujuan PAK. Pengawasan akan berlanjut pada proses realisasi program di tiap Perangkat Daerah (PD). Laporan realisasi anggaran triwulan kedua dan ketiga menjadi salah satu alat evaluasi.

"Realisasi anggaran triwulan kedua dan ketiga ini jadi bahan evaluasi kami. Kita akan cek program mana yang sudah jalan, progresnya seperti apa, hingga sejauh mana dampaknya dirasakan oleh warga,"

Wakil rakyat akan membandingkan alokasi anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Program yang belum berjalan optimal akan dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan atau penggunaan dana yang keluar dari prioritas.

Dampak kebijakan fiskal dan prospek ke depan

Mia menekankan kenaikan belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memperkuat kembali pelayanan dasar setelah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat. Selain itu, mitigasi bencana perlu direncanakan sebelumnya, bukan dilakukan pasca-bencana.

"Ini perlu diperhatikan karena pada APBD murni, proteksi kesehatan ini sempat terkendala durasi akibat keterbatasan dana,"

Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPRD Kota Malang berharap setiap rupiah dalam PAK APBD 2026 tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.