KAI Sepakati Kajian Pengembangan Kereta Api di Bali

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangani kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api di Bali. Penandatanganan itu berlangsung pada 1 September 2026 sebagai langkah awal perencanaan transportasi berbasis rel. Kesepakatan ditujukan untuk mendukung mobilitas pariwisata dan respons terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penandatanganan dan pihak terkait

Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Gubernur Bali Wayan Koster. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa juga menyepakati pelaksanaan kajian awal pembangunan jaringan kereta. Acara ini menandai dimulainya kolaborasi teknis antara operator nasional dan pemerintah daerah.

Data mobilitas dan kondisi ekonomi Bali

Data pergerakan penumpang menunjukkan tingginya mobilitas wisatawan yang perlu diantisipasi. Pada Juni 2026, keberangkatan penumpang penerbangan internasional dari Bali tercatat mencapai 650.838 orang, sedangkan keberangkatan domestik mencapai 329.891 orang. Kedatangan wisatawan mancanegara secara langsung ke Bali pada bulan yang sama mencapai 605.013 kunjungan.

Secara ekonomi, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat pertumbuhan ekonomi 5,78 persen pada Triwulan II-2026. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp89,27 triliun. Sektor akomodasi serta makan minum menjadi kontributor PDRB terbesar dengan porsi 21,91 persen.

Ruang lingkup kajian dan komitmen KAI

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan kajian kelayakan serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk rencana perkeretaapian. KAI menyatakan kesiapan memberikan dukungan teknis dan pengalaman operasionalnya sepanjang proses kajian.

KAI siap membawa pengalaman dan kompetensi perkeretaapian dalam proses kajian bersama. Setiap tahap akan disiapkan secara cermat, prudent, dan sesuai regulasi agar rencana yang dihasilkan feasible serta memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas masyarakat dan pengembangan wilayah Bali

Alasan dan langkah berikutnya

Direktur Utama KAI menilai bahwa penguatan transportasi publik penting untuk menjawab kebutuhan mobilitas seiring pertumbuhan pariwisata. Ia menekankan perlunya studi yang mempertimbangkan karakter mobilitas, potensi wilayah, dan integrasi antarmoda.

Perkembangan ekonomi dan aktivitas pariwisata Bali perlu diikuti dengan perencanaan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas ke depan. Melalui kesepakatan ini, kami bersama pemerintah daerah mulai mempelajari bagaimana perkeretaapian dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi Bali

Setelah kajian kelayakan dan DED selesai, langkah berikutnya adalah pembahasan pendanaan, kajian lingkungan, dan rencana integrasi antarmoda. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar perencanaan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas serta pengembangan ekonomi Bali.