Bupati Banyuwangi Bahas Pendidikan di Gesah Bareng Ambi Bupati
BANYUWANGI — Forum publik Gesah Bareng Ambi Bupati kembali digelar Rabu (2/9/2026) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Pertemuan ini fokus membahas persoalan pendidikan, mulai akses beasiswa, pengawasan pelajar, sarana prasarana, hingga masa depan anak penyandang disabilitas.
Forum dan peserta
Acara dihadiri sekitar 150 peserta, termasuk pegiat pendidikan, mahasiswa, pelajar, guru, orang tua, akademisi, dan pemangku kebijakan. Forum menjadi wadah langsung untuk menyampaikan keluhan dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Isu utama yang muncul
Beragam masalah dikemukakan. Pokok bahasan meliputi:
- Akses dan ketersediaan beasiswa;
- Pengawasan pelajar di luar jam belajar efektif;
- Kondisi sarana prasarana sekolah yang rusak;
- Masa depan siswa penyandang disabilitas setelah menamatkan SMA;
- Rencana regrouping sekolah dasar dan dampaknya pada anak.
Tanggapan Bupati
Ipuk mengatakan forum adalah bagian dari upaya Pemkab mendengar langsung aspirasi warga. Ia menegaskan masukan dari masyarakat akan jadi bahan evaluasi dan penyempurnaan program pendidikan.
PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan.
Terkait rencana regrouping SDN 1 Singonegaran, Ipuk menyampaikan kajian masih berjalan dan mempertimbangkan pengembangan RSUD Blambangan serta ketersediaan tenaga pendidik. Ia memastikan siswa dan orang tua diberi ruang memilih sekolah tujuan dan akan ada pendampingan guru saat adaptasi.
Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar.
Permasalahan pengawasan dan sarana
Pendidik dan pengawas sekolah menyoroti banyaknya pelajar yang berada di luar sekolah pada jam belajar. Salah satu penyebab adalah keterbatasan tenaga pengawas.
Usulan konkret termasuk penguatan operasi penertiban terpadu melalui Patroli Kasih Sayang dan keterlibatan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Selain itu, diajukan imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar di luar jam belajar efektif.
Soal fasilitas, guru dari MI Al Hikmah menyampaikan kondisi kursi dan bangku yang banyak keropos dan meminta perhatian perbaikan. Ipuk menjanjikan pengecekan anggaran BOS Daerah untuk bantuan sarana prasarana.
Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki.
Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu.
Pendidikan inklusif dan peluang kerja
Orang tua siswa berkebutuhan khusus mengapresiasi proses pembelajaran yang mendukung anaknya hingga dapat melanjutkan ke SMA negeri. Namun, kekhawatiran muncul terkait peluang kerja setelah lulus.
Ipuk menegaskan Pemkab membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas, termasuk kesempatan seleksi CPNS dan program magang di sejumlah instansi.
Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi.
Tindak lanjut
Semua aspirasi yang disampaikan telah dicatat oleh penyelenggara dan akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan. Bupati menegaskan bahwa forum bukan sekadar diskusi tetapi sumber masukan untuk perbaikan layanan publik.
Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Perangkat daerah diminta memproses rekomendasi secara operasional agar perbaikan layanan pendidikan berjalan cepat dan terukur.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Tolak KUA-PPAS 2027 yang Andalkan Utang Rp786,6 M
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak KUA-PPAS 2027 yang mengandalkan utang Rp786,573 miliar dan memilih...
Warga Bawa Tumpeng ke DPRD Jember Apresiasi Tolak Utang Rp786,6 M
Warga Jember bawa tumpeng ke DPRD (7/9/2026) untuk mengapresiasi penolakan rencana utang Rp786,573 miliar; m...
DPRD dan Pemkab Magetan Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026
DPRD dan Pemkab Magetan menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026; alokasi terbesar untuk infr...
DPRD Desak Wali Kota Selesaikan Polemik Anggaran KONI Blitar
DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota segera memberi kepastian anggaran KONI agar pembinaan atlet dan pembukaa...
Kediri Run 2026: 1.700 Pelari, Didorong Jadi Sport Tourism
Kediri Run 2026 di SLG diikuti 1.700 pelari; event didorong berkembang menjadi sport tourism untuk kesehatan...
Sanusi Tegaskan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis
Bupati Malang HM Sanusi tegas minta pengelola MBG jalankan uji kelayakan makanan; ancam tindak pidana jika k...