Dinas Perkimcikataru Serap Anggaran Terendah di Medan Agustus 2026
Medan — Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, menyatakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) menjadi OPD dengan serapan anggaran terendah sampai Agustus 2026. Pernyataan disampaikan di Balai Kota Medan, Kamis (6/8/2026), setelah data menunjukkan realisasi anggaran dinas tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Serapan anggaran paling rendah
Erfin menyebutkan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena Perkimcikataru termasuk salah satu dari enam OPD yang diharapkan menjadi motor pembangunan fisik di Kota Medan. Dinas ini dipimpin oleh Jhon Ester Lase dan memiliki anggaran salah satu yang terbesar di antara OPD.
Menurut Erfin, lambatnya penyerapan anggaran menghambat capaian pembangunan yang seharusnya sudah terlihat pada triwulan III. Ia mempertanyakan kendala internal yang membuat eksekusi program berjalan sangat lambat.
OPD yang diharapkan jadi motor pembangunan
Selain Perkimcikataru, lima OPD lain yang diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan adalah:
- Dinas SDABMBK
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
Seharusnya, jika Perkimcikataru mampu mengeksekusi program lebih agresif, perubahan fisik kota akan lebih terlihat di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas, kata Erfin.
Inspektorat lakukan pemeriksaan
Erfin yang juga menjabat Kepala Inspektorat Daerah Kota Medan menegaskan langkah pengawasan akan ditempuh untuk menelusuri penyebab lambatnya realisasi program dan anggaran. Dia menegaskan evaluasi terhadap kepala dinas dan jajaran akan menjadi bagian dari proses tersebut.
"Ya, tentu tim (Inspektorat) kami akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif sebagaimana kewenangan yang diberikan. Dari aspek kinerja ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan agar kepala dinas dan jajarannya untuk dilakukan evaluasi."
Keluhan layanan PBG
Selain isu serapan anggaran, Erfin juga mengangkat masalah pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang banyak dikeluhkan masyarakat. Keluhan meliputi lamanya proses penerbitan PBG, birokrasi yang dianggap berbelit, serta biaya konsultan yang tinggi.
"Hal ini bukan karena subjektif, melainkan ada indikator kinerja yang kami lihat dari sisi kinerja maupun pelayanan publik yang masih belum dirasakan oleh masyarakat secara optimal," ujar Erfin.
Implikasi dan tindak lanjut
Pemeriksaan Inspektorat dan evaluasi berkala diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pelaksanaan program, percepatan pelayanan perizinan, dan peningkatan penyerapan anggaran. Perbaikan itu dinilai penting agar target pembangunan memberi manfaat langsung kepada masyarakat Medan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Terdakwa Tony Park Dituntut 6 Tahun dalam Kasus Judi Online di Medan
Terdakwa Tony Park dituntut 6 tahun penjara dan pemblokiran beberapa situs judi online atas perannya sebagai...
Kapolres Simalungun Kunjungi PT KINRA, Usulkan UKL di KEK Sei Mangkei
Kapolres Simalungun kunjungi PT KINRA di KEK Sei Mangkei untuk dukung Poliran dan usulkan pembentukan UKL Po...
Pelaku Bacok di Lokasi Hiburan Rakyat Gebang Ditangkap
Polsek Gebang menangkap YD (21) atas penganiayaan di lokasi hiburan rakyat Dusun VII Paluh Manis; dua korban...
Viral Polisi Makan Bareng Tahanan Narkoba, Publik Minta Kapolda Dipanggil
Video polisi makan bareng tahanan narkoba di Medan viral; masyarakat minta Kapolda Sumut dipanggil dan Propa...
Daftar Haji Muda: Siapkan Dana dan Kesehatan Selama Masa Tunggu
Mendaftar haji sejak muda memberi kesempatan berangkat lebih sehat, namun perlu persiapan dana dan kesehatan...
Uroe Lahee: HUT ke-70 Aceh Besar Digelar 18–24 November 2026
Aceh Besar rayakan HUT ke-70 lewat Uroe Lahee 18–24 Nov 2026 di Lubuk Sukon dengan agenda keagamaan, sosial,...