Menteri PPPA Dorong Penguatan PATBM dan Relawan SAPA
Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Relawan SAPA untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Pernyataan itu disampaikan secara daring saat dialog dengan lebih dari 400 kader dari berbagai daerah pada Kamis, 13 Agustus 2026, dengan keterangan pers dari Jakarta. Tujuannya memperkuat ketahanan anak, keluarga, dan masyarakat agar lingkungan lebih aman bagi anak.
Peran PATBM dan Relawan SAPA
Arifah menekankan bahwa kader PATBM dan Relawan SAPA berada di garis depan pencegahan dan respons kekerasan terhadap anak di tingkat komunitas. Peran mereka meliputi edukasi, deteksi dini, serta membangun jejaring layanan perlindungan anak.
- Mengedukasi masyarakat tentang hak anak dan tanda-tanda kekerasan.
- Mendeteksi dini kasus dan mendorong keberanian korban atau keluarga untuk melapor.
- Membangun kolaborasi dengan layanan kesehatan, penegak hukum, dan lembaga sosial.
Menurut Arifah, penguatan PATBM penting untuk menciptakan perubahan norma sosial yang menolak kekerasan terhadap anak.
"Gerakan ini menyentuh tiga lingkungan penting dalam kehidupan anak. Yakni anak, keluarga, dan masyarakat, untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak," kata Arifah Fauzi.
Kisah dari daerah: Sorong
Pengalaman kader di daerah menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat. De Setyo, kader PATBM dari Sorong, Papua Barat Daya, melaporkan perkembangan signifikan sejak program percontohan tahun 2016.
Menurut De Setyo, jumlah PATBM meningkat dari dua kelurahan percontohan menjadi 63 kelompok. Hal itu berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan meningkatnya peran tokoh adat serta agama.
"Kami sangat terbatas. Sekiranya berkenan, mohon kami dibekali tentang penanganan anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan berbasis online," ujar De Setyo.
Pemanfaatan Dana Desa untuk Perlindungan Anak
Kader sekaligus kepala desa juga mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak. Rusdianto Ahmad dari Desa Tinelo, Gorontalo, menyatakan pemerintah desa sudah aktif mendukung pencegahan dan pendampingan korban.
"Jangan sampai kita hanya berharap dari kementerian saja. Di desa sebenarnya ada dana desa yang bisa kita gunakan untuk mendukung program-program Kementerian PPPA," kata Rusdianto.
Langkah ke depan dan tantangan
Arifah mendorong terciptanya ruang komunikasi antarkader untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor sampai tingkat desa agar pencegahan lebih efektif dan terukur.
"Kita tidak hanya ingin melihat banyaknya kegiatan. Tetapi juga perubahan nyata dalam memperkuat norma anti-kekerasan," ucap Arifah.
Ke depan, fokus diarahkan pada pelatihan kapasitas kader, deteksi kekerasan berbasis online, serta pemanfaatan dana desa untuk program pencegahan dan pendampingan korban. Langkah ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan anak di akar rumput dan menurunkan angka kekerasan jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...