Menteri PPPA Dorong Penguatan PATBM dan Relawan SAPA

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Relawan SAPA untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Pernyataan itu disampaikan secara daring saat dialog dengan lebih dari 400 kader dari berbagai daerah pada Kamis, 13 Agustus 2026, dengan keterangan pers dari Jakarta. Tujuannya memperkuat ketahanan anak, keluarga, dan masyarakat agar lingkungan lebih aman bagi anak.

Peran PATBM dan Relawan SAPA

Arifah menekankan bahwa kader PATBM dan Relawan SAPA berada di garis depan pencegahan dan respons kekerasan terhadap anak di tingkat komunitas. Peran mereka meliputi edukasi, deteksi dini, serta membangun jejaring layanan perlindungan anak.

• Mengedukasi masyarakat tentang hak anak dan tanda-tanda kekerasan.
• Mendeteksi dini kasus dan mendorong keberanian korban atau keluarga untuk melapor.
• Membangun kolaborasi dengan layanan kesehatan, penegak hukum, dan lembaga sosial.

Menurut Arifah, penguatan PATBM penting untuk menciptakan perubahan norma sosial yang menolak kekerasan terhadap anak.

"Gerakan ini menyentuh tiga lingkungan penting dalam kehidupan anak. Yakni anak, keluarga, dan masyarakat, untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak," kata Arifah Fauzi.

Kisah dari daerah: Sorong

Pengalaman kader di daerah menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat. De Setyo, kader PATBM dari Sorong, Papua Barat Daya, melaporkan perkembangan signifikan sejak program percontohan tahun 2016.

Menurut De Setyo, jumlah PATBM meningkat dari dua kelurahan percontohan menjadi 63 kelompok. Hal itu berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan meningkatnya peran tokoh adat serta agama.

"Kami sangat terbatas. Sekiranya berkenan, mohon kami dibekali tentang penanganan anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan berbasis online," ujar De Setyo.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Perlindungan Anak

Kader sekaligus kepala desa juga mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak. Rusdianto Ahmad dari Desa Tinelo, Gorontalo, menyatakan pemerintah desa sudah aktif mendukung pencegahan dan pendampingan korban.

"Jangan sampai kita hanya berharap dari kementerian saja. Di desa sebenarnya ada dana desa yang bisa kita gunakan untuk mendukung program-program Kementerian PPPA," kata Rusdianto.

Langkah ke depan dan tantangan

Arifah mendorong terciptanya ruang komunikasi antarkader untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor sampai tingkat desa agar pencegahan lebih efektif dan terukur.

"Kita tidak hanya ingin melihat banyaknya kegiatan. Tetapi juga perubahan nyata dalam memperkuat norma anti-kekerasan," ucap Arifah.

Ke depan, fokus diarahkan pada pelatihan kapasitas kader, deteksi kekerasan berbasis online, serta pemanfaatan dana desa untuk program pencegahan dan pendampingan korban. Langkah ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan anak di akar rumput dan menurunkan angka kekerasan jangka panjang.