Mendag: Pangan Bukan Instrumen Tekanan Geopolitik
Menteri Perdagangan RI Budi Santosoketahanan pangan dan memastikan akses pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat global.
Menteri: Pangan sebagai Martabat, Bukan Tekanan
Budi menyatakan bahwa komoditas pangan adalah dasar martabat manusia yang harus dilindungi dari tujuan pemaksaan politik. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi bertema Weaponization of Food through Coercive Trade Actions.
"Komoditas pangan harus menjadi fondasi martabat manusia. Pangan tidak boleh dijadikan instrumen pemaksaan,"
Dorongan untuk Kemajuan Negosiasi WTO
Dalam forum yang sama, Indonesia mendorong percepatan perundingan pertanian di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuan utama adalah mencapai solusi permanen untuk isu Public Stockholding dan Special Safeguard Mechanism bagi negara berkembang.
Menurut Budi, sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan kepercayaan global.
Peran Public Stockholding dan SSM
Budi menjelaskan bahwa Public Stockholding yang dijalankan secara proporsional dan transparan dapat menjembatani periode surplus dan kelangkaan pangan. Selain itu mekanisme ini penting untuk menjaga akses bagi kelompok rentan.
Sementara itu, Special Safeguard Mechanism diperlukan sebagai instrumen proteksi bagi negara berkembang ketika menghadapi lonjakan impor atau tekanan harga yang tajam.
Ketahanan Pangan: Akses dan Sistem Nasional Tangguh
Menteri menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan bergantung pada dua pilar utama yang berjalan selaras dengan tujuan perdagangan global:
- Akses pangan yang dapat diprediksi bagi masyarakat
- Sistem pangan nasional yang tangguh dan responsif
"Setiap negara memiliki hak yang sah untuk menjaga ketahanan pangan dan menjalankan kebijakan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab,"
Ia menekankan bahwa investasi pada sistem pangan yang tangguh bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bagian dari manajemen risiko ekonomi yang memengaruhi neraca perdagangan, produktivitas, kesehatan, inflasi, dan pertumbuhan.
Respons AS dan Seruan Langkah Bersama G20
Perwakilan Dagang AS, Duta Besar Jamieson Greer, mendukung pandangan serupa. Greer menegaskan perdagangan pangan, produk pertanian, dan input tidak boleh dipolitisasi karena hal itu merusak persaingan dan kepercayaan pada sistem perdagangan global.
"Perdagangan pangan bukan instrumen tekanan ekonomi atau politik. Anggota G20 memiliki kesempatan sama untuk bekerja bersama merespons dan mengurangi dampak negatifnya,"
Diskusi di pertemuan TMM ini menegaskan kebutuhan bagi langkah kolektif untuk melindungi rantai pasok pangan global dan memperkuat mekanisme internasional yang mendukung stabilitas pasokan. Upaya lanjutan dan perundingan di WTO akan menjadi fokus berikutnya untuk mewujudkan solusi jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
MenPPPA Pastikan Pendampingan Terbuka bagi Korban Perundungan
MenPPPA Arifah Fauzi memastikan layanan pendampingan tetap tersedia bagi anak korban perundungan; Kemenkes b...
Kemenperin Buka Ruang Gen Z untuk Kembangkan Industri Batik
Kemenperin ajak Gen Z berperan dalam pengembangan industri batik melalui desain, teknologi, dan pemasaran di...
Tokoh Konghucu Budi Tanuwibowo Masuk Wantimpres
Budi Tanuwibowo dilantik jadi anggota Wantimpres; ia terharu karena komunitas Konghucu yang minoritas mendap...
MenPPPA Pastikan Penanganan Perundungan Anak di Tangsel
MenPPPA Arifah Fauzi pastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan prioritaskan keamanan,...
Komdigi Minta Operator Ubah Paket Non-Rollover
Komdigi minta operator segera ubah paket non-rollover agar sisa kuota dilindungi secara ekonomi, bukan hanya...
Komdigi: Notifikasi Tak Cukup Lindungi Sisa Kuota Internet
Komdigi menilai notifikasi belum cukup untuk melindungi sisa kuota internet; beberapa operator masih mengand...