BI: KLM Perkuat Pembiayaan Perumahan, Rp118 T Tersalurkan

Bank Indonesia menyatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Gubernur BI Destry Damayanti saat rapat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor BI, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses kredit perumahan melalui perbankan dan instrumen pasar keuangan.

KLM: plafon, realisasi, dan cakupan

Menurut Destry, plafon KLM untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi ditetapkan sebesar 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Sampai posisi September 2026, yang terealisasi adalah 1,32 persen atau senilai Rp118 triliun yang disalurkan ke 111 bank. Masih ada ruang 0,08 persen yang dapat dimaksimalkan perbankan.

Alhamdulillah, pencapaian hingga posisi di September 2026 ini, kami mengeluarkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Yang terealisasi ini sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dimaksimalkan oleh bank.

Dampak pada pangsa kredit dan kebijakan pelengkap

BI melaporkan pangsa kredit dan pembiayaan untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi mencapai 18,76 persen pada Agustus 2026. Selain KLM, BI juga memperluas dukungan melalui kebijakan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk KPR non-FLPP, yang memungkinkan bank memberikan kredit hingga 100 persen dari nilai agunan.

Di mana artinya nilai kredit sebenarnya bisa diberikan oleh bank itu bisa mencapai 100% dari agunannya. Kalau perumahan ini kan relatif amannya apa, karena ada rumahnya bisa sebagai jaminan.

Program inklusif dan pasar surat berharga

BI juga mendorong pembiayaan kepemilikan rumah bagi pendapatan rendah melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Destry menyebut RPIM naik dari 27,58 persen pada 2023 menjadi 29 persen pada 2025, dengan evaluasi lanjutan untuk posisi 2026.

Jadi kalau tahun 2023 baru sekitar 27,58%, di tahun 2025 rasio ini meningkat menjadi 29%. Dan tentu nanti kita akan lihat lagi di dalam untuk posisi yang terakhir di 2026.

Untuk memperdalam pasar keuangan, BI memperluas underlying repo bagi bank yang memegang surat berharga PT SMF dan PT SMI. Transaksi repo surat berharga SMF oleh bank mencapai Rp1,25 triliun, sementara transaksi harian SMF naik enam kali lipat dari Rp31 miliar menjadi Rp188 miliar. Untuk SMI, transaksi repo tercatat mencapai Rp600 miliar dalam dua hari setelah kebijakan diluncurkan.

Reaksi pemerintah dan prospek

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut baik dukungan BI. Ia menegaskan sektor perumahan memiliki ekosistem luas dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Inilah yang Presiden Prabowo sangat percaya, sektor perumahan ini bisa menggerakkan ekonomi. Apalagi ini support yang luar biasa dari Bank Indonesia.

BI menekankan sinergi kebijakan antarlembaga untuk memperkuat pembiayaan perumahan. Ke depan, pelaksanaan optimalisasi sisa plafon KLM dan pemanfaatan kebijakan pasar surat berharga akan menjadi kunci untuk memperluas akses kredit, khususnya bagi rumah terjangkau.