Komisi X: Sistem Pendidikan Harus Adaptif Hadapi Bencana

Komisi X DPR RI

Data kerawanan pendidikan

Berdasarkan Peta Risiko Bencana BNPB 2023, Lestari menyebut lebih dari 70 ribu satuan pendidikan berada pada wilayah dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi. Angka ini menurut dia mempertegas urgensi menyiapkan sistem yang mampu menjaga keselamatan dan kontinuitas belajar. Kondisi geografis Indonesia yang rentan membuat kesiapan itu menjadi kebutuhan nasional.

Seruan Komisi X dan rekomendasi

Lestari meminta pemerintah segera menyusun mekanisme pembelajaran darurat yang efektif di wilayah terdampak bencana. Ia menekankan bahwa penanganan pendidikan tidak boleh bergantung pada tindakan pasca-bencana saja, tetapi harus bersifat responsif dan berkelanjutan.

"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat,"

Selain itu, ia meminta penerapan protokol kedaruratan dilakukan secara konsisten untuk melindungi guru dan siswa serta memastikan proses belajar mengajar dapat berlanjut. Prioritas lain yang disebutkan adalah pemulihan pendidikan pasca-bencana agar hak belajar siswa segera pulih.

Langkah yang diminta Komisi X

• Menyusun mekanisme pembelajaran darurat yang praktis dan dapat diterapkan cepat.
• Menguatkan protokol keselamatan di sekolah, termasuk jalur evakuasi dan sistem komunikasi darurat.
• Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan melalui pelatihan kesiapsiagaan dan literasi kebencanaan.
• Mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap situasi darurat agar pembelajaran tetap relevan.
• Memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan setelah bencana untuk menjaga hak belajar siswa.

"Kesiapan SDM, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi pengajar harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana belajar saat bencana, tetapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana,"

Implikasi dan langkah ke depan

Desakan Komisi X membuka agenda kebijakan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan. Reformasi kebijakan, pendanaan untuk kesiapsiagaan, dan kolaborasi antar-institusi menjadi langkah penting berikutnya. Jika diimplementasikan, upaya ini diharapkan dapat mengurangi gangguan pembelajaran dan mempercepat pemulihan pendidikan saat terjadi bencana.

Pembentukan sistem pendidikan yang tangguh terhadap bencana bukan sekadar mitigasi risiko sementara, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan hak belajar seluruh anak bangsa.