DPR Minta Kementerian UMKM Perkuat Pendampingan Pelaku Usaha
DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha yang belum tersentuh akses pembiayaan. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, untuk mendorong pelatihan dan pembinaan agar usaha mikro bertumbuh.
Permintaan pendampingan untuk pelaku di luar akses pembiayaan
Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang memerlukan dukungan non-finansial. Pendampingan disebut perlu mencakup pelatihan peningkatan kualitas produk dan pengelolaan usaha.
“Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian mengurus UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung. Atau dari bank-bank yang menyalurkan pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya pelatihan kerja, atau bagaimana mengatur modal.”
Pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi
Menurut Saleh, dukungan tidak cukup hanya melalui pembiayaan seperti KUR atau Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembinaan berkelanjutan dinilai sama pentingnya untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah diminta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah daerah agar peluang usaha meluas ke daerah-daerah.
“Jujur saja, Presiden sekarang ini kelihatannya memang lagi serius untuk mengembangkan ekonomi Pancasila. Jadi untuk memutar ekonomi liberal menjadi ekonomi Pancasila tidak mudah.”
Promosi produk dan akses pasar
Saleh mendorong peningkatan kegiatan promosi dan penyelenggaraan pameran produk UMKM di berbagai daerah. Tujuannya agar lebih banyak pelaku usaha memperoleh akses pasar dan meningkatkan omzet.
Langkah promosi dianggap strategis untuk menjembatani pelaku usaha yang sudah memiliki produk namun belum terserap pasar secara luas.
Arah kebijakan: porsi KUR untuk sektor produksi
Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan pemerintah mendorong peningkatan porsi KUR ke sektor produksi. Langkah ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“selama ini pembinaan kementeriannya masih banyak berfokus pada program KUR. Evaluasi terus dilakukan agar dukungan terhadap pelaku UMKM tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi menyentuh aspek pengembangan usaha.”
Dengan demikian, arah kebijakan diarahkan tidak hanya memberi akses modal, tetapi juga memperkuat kapasitas sehingga UMKM dapat berdaya saing jangka panjang.
Implikasi: Perkembangan kebijakan ini menuntut sinergi pelatihan, promosi, dan pembiayaan. Jika direalisasikan, pelaku usaha di luar jaringan pembiayaan formal berpotensi memperoleh dukungan lengkap untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...