BKN Izinkan ASN Naik Pangkat Melebihi Atasan

BKN menyatakan pegawai negeri sipil (ASN) yang memenuhi persyaratan kini dapat naik pangkat meski pangkatnya melebihi atasan langsungnya. Pengumuman itu disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI dan sejumlah pimpinan lembaga di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Kebijakan bertujuan menghapus hambatan karier dan mendorong sistem merit berdasarkan kompetensi.

Kebijakan baru BKN dan alasan perubahan

Zudan menjelaskan selama ini aturan yang melarang kenaikan pangkat melebihi atasan menyebabkan penundaan karier bagi ASN berprestasi. Aturan itu dinilai tidak adil karena seringkali menunda promosi bukan karena kesalahan pegawai.

Dengan kebijakan baru, BKN memberi peluang bagi ASN yang memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat meski levelnya di atas atasan. Menurut Zudan, langkah ini penting untuk menempatkan kompetensi dan prestasi sebagai dasar pengembangan karier.

“Setiap ASN yang memenuhi syarat boleh naik pangkat melebihi atasannya,”

Tekanan DPR: reformasi berbasis KPI

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong reformasi ASN yang menempatkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) sebagai pijakan evaluasi. Ia menilai penguatan evaluasi kinerja dapat meningkatkan produktivitas birokrasi.

Rifqinizamy juga menyatakan digitalisasi belum cukup bila tidak diikuti perubahan budaya kerja dan mentalitas aparatur. Oleh sebab itu, reformasi harus menyasar perubahan sistem kerja, bukan sekadar transformasi layanan dari analog ke digital.

Dampak bagi birokrasi dan langkah berikutnya

Perubahan aturan kenaikan pangkat ini berpotensi merombak mekanisme promosi dan penilaian karier di lingkungan ASN. Beberapa implikasi yang mungkin muncul antara lain:

• Peningkatan penempatan pegawai berbasis kompetensi.
• Kebutuhan penguatan mekanisme evaluasi kinerja berbasis KPI.
• Perlunya mekanisme penilaian dan evaluasi bagi ASN yang tidak mencapai target.

Rifqinizamy menekankan bahwa pegawai berkinerja baik harus dipertahankan, sementara mereka yang tidak memenuhi target perlu dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Proyeksi dan catatan implementasi

Penerapan kebijakan ini menuntut detail teknis, termasuk kriteria kelayakan, proses pengajuan, dan standar evaluasi kinerja. Tanpa aturan pelaksanaan yang jelas, peluang perbaikan karier bisa tertahan oleh interpretasi yang berbeda di tiap instansi.

Ke depan, fokus BKN dan DPR akan tercurah pada penyusunan pedoman teknis untuk memastikan kenaikan pangkat berbasis merit benar-benar memihak pegawai berkompeten dan meningkatkan kinerja birokrasi.