KPK: Integritas Pegawai Kunci Pencegahan Korupsi di BPOM

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan penguatan integritas pegawai menjadi kunci utama pencegahan korupsi saat membuka kegiatan Pembinaan Mental Nasional BPOM 2026 di Kantor BPOM, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Menurutnya, upaya pencegahan harus berjalan bersamaan dengan perbaikan sistem dan pendidikan karakter agar reformasi birokrasi berkelanjutan.

Integritas individu sebagai fondasi pencegahan

Amir menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Penguatan karakter dan integritas pegawai menjadi fondasi yang menentukan efektivitas sistem pencegahan.

“Semangat pelayanan publik yang profesional dan berintegritas itu menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan korupsi. Ingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak cukup dengan penghukuman dan penegakan disiplin atau penindakan,”

Pendekatan pencegahan selain penindakan

Selain penindakan, Amir menyebut ada pendekatan lain yang harus dijalankan secara bersamaan. Ia memaparkan bahwa perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi penting untuk menutup celah yang memungkinkan praktik korupsi.

• Perbaikan tata kelola
• Reformasi birokrasi
• Pembangunan dan pembenahan sistem layanan

“Tapi ada dua pendekatan penting lainnya yaitu pendekatan pencegahan melalui perbaikan tata kelola, reformasi, birokrasi dan semua sistem yang dibangun. Tetapi kuncinya pendekatan pertama adalah penguatan individu yang berintegritas,”

Peran pembinaan mental di lingkungan BPOM

Forum pembinaan mental, menurut Amir, berperan penting untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai integritas dalam keseharian pegawai BPOM. Kegiatan ini ditujukan sebagai langkah awal untuk mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pembinaan diharapkan tidak hanya seremonial, tetapi menjadi proses berulang yang menanamkan pendidikan karakter. Dengan demikian nilai integritas dapat terjaga dalam jangka panjang.

Dampak terhadap kualitas pelayanan publik

Amir mengaitkan integritas pegawai dengan kualitas layanan publik. Ia berharap perbaikan tata kelola dan pembinaan mental akan terwujud dalam pelayanan yang profesional dan berakhlak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Bagaimana kualitas pelayanan publik yang berakhlak, pelayanan publik yang profesional. Tentunya para pemangku kepentingan dari badan POM, pemerintah, industri dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dan profesional,”

Dengan menempatkan integritas sebagai fokus utama, upaya pencegahan korupsi diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.