Kemenkes Luncurkan PTK Mandiri untuk Percepat Akses Obat dan Alkes

Kementerian Kesehatan memberlakukan mekanisme Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Kebijakan ini diumumkan saat sosialisasi di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026, dan membuka kesempatan bagi akademisi, industri, organisasi profesi, rumah sakit, serta kelompok pasien mengajukan penilaian dengan menyertakan bukti ilmiah.

Apa dan bagaimana mekanisme PTK Mandiri

Melalui skema PTK Mandiri, pemangku kepentingan dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri. Pengajuan harus dilengkapi bukti ilmiah untuk mendukung kajian kelayakan.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses evaluasi tanpa mengubah standar mutu penilaian. Kemenkes menegaskan mekanisme baru bersifat komplementer terhadap jalur reguler.

Penekanan pada bukti ilmiah dan transparansi

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK, Asnawi Abdullah, menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kehati-hatian. Proses harus tetap berbasis bukti dan terbuka untuk publik.

"Teknologi penting, namun kebijaksanaan memilih, mengadopsi, dan membiayainya harus berbasis bukti ilmiah kuat. Prosesnya juga harus transparan,"

Jaminan kualitas dan independensi penilaian

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyatakan harapan agar mekanisme baru bisa mempercepat hadirnya inovasi medis. Ia menegaskan percepatan tidak mengurangi kualitas penilaian.

"Percepatan ini tidak mengurangi kualitas hasil kajian maupun independensi proses penilaiannya. Seluruh proses tetap ditujukan semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat,"

Kesetaraan evaluasi antara jalur mandiri dan reguler

Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK, Lupi Trilaksono, memastikan setiap usulan lewat jalur mandiri dievaluasi setara dengan jalur reguler. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang akuntabel dan berlandaskan bukti ilmiah nasional.

"Kami memastikan setiap usulan tetap dievaluasi dengan standar mutu sama. Jalur mandiri dan reguler saling melengkapi, akuntabel selalu,"

Implikasi dan langkah ke depan

Kebijakan PTK Mandiri membuka ruang partisipasi lebih luas bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, introduksi teknologi medis inovatif berpotensi berjalan lebih cepat, asalkan tetap berlandaskan bukti ilmiah dan pengawasan mutu.

Ke depan, efektivitas skema ini akan bergantung pada kualitas usulan, kelengkapan bukti ilmiah, serta konsistensi penerapan standar evaluasi. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat dari ketersediaan teknologi yang lebih cepat dan tetap aman.