Komisi II Dorong Reformasi ASN Berbasis KPI dan E-Kinerja
Komisi II DPR mendorong reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis indikator kinerja utama (KPI) dan sistem e-kinerja harian untuk memperkuat evaluasi dan meningkatkan produktivitas birokrasi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan pimpinan Ombudsman di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Dorongan reformasi berbasis KPI
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menilai reformasi birokrasi harus menuntut perubahan sistem kerja dan budaya aparatur. Menurutnya, digitalisasi belum diikuti perubahan mental kerja sehingga produktivitas belum optimal.
Ia menegaskan bahwa ASN harus dinilai dan bersaing berdasarkan capaian kinerja, bukan sekadar menjadi simbol stabilitas birokrasi. Rifqinizamy juga menyoroti perlunya instrumen evaluasi yang jelas bagi kepala daerah.
Jadi orang bekerja itu memang pake KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out
Digitalisasi: e-kinerja harian sebagai alat evaluasi
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan BKN memperkuat digitalisasi manajemen ASN lewat penerapan sistem e-kinerja harian. Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas kerja ASN setiap hari secara digital.
Zudan menyebut lebih dari 100 instansi telah mengadopsi sistem tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah — mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur — agar mengimplementasikan e-kinerja untuk menilai kinerja secara objektif.
Hari ini ASN kita mengerjakan apa itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem
Menurut Zudan, data harian akan memudahkan identifikasi ASN yang tidak mencapai target dan mendukung penilaian karier berbasis capaian kerja, bukan penilaian subjektif pimpinan. Ia juga menyampaikan bahwa persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun kini diotomatisasi oleh BKN secara real time.
Dampak kebijakan dan langkah selanjutnya
Usulan penguatan KPI dan mekanisme evaluasi akan dibawa ke pembahasan revisi RUU ASN yang masuk dalam Prolegnas. Jika diimplementasikan, perubahan ini berpotensi merombak mekanisme promosi, rotasi, dan sanksi administratif dalam birokrasi.
Reformasi yang menekankan KPI dan e-kinerja diharapkan menciptakan budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Namun, keberhasilan implementasi akan bergantung pada kesiapan sistem digital dan pembaruan regulasi yang mendukung evaluasi kinerja yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...