Pemerintah: Sekolah Rakyat Wujud Komitmen Bangun SDM Unggul
PemerintahSekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata. Sekolah yang dibangun PT Nindya Karya (Persero) kini telah siap difungsikan untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagai upaya memperluas akses pendidikan, termasuk ke kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Pembangunan dan lokasi
Pada tahap II, PT Nindya Karya menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di 20 lokasi yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Pemerintah menyatakan pemerataan lokasi proyek mencerminkan strategi hadirkan fasilitas pendidikan hingga ke daerah yang sebelumnya minim infrastruktur.
Peran BUMN dan Nindya Karya
Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha milik negara. Perusahaan pelaksana proyek, PT Nindya Karya, menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan fasilitas untuk dipakai pada awal tahun ajaran. Pemerintah menilai keterlibatan BUMN penting untuk percepatan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Serta mendukung pemerataan akses pendidikan,
ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.
Manfaat bagi peserta didik
Dimulainya MPLS menandai bahwa fasilitas sudah dapat dimanfaatkan oleh peserta didik baru. Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyebut fase pemanfaatan ini sebagai tonggak penting karena hasil pembangunan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan,
kata Firmansyah, seraya menambahkan bahwa keberhasilan proyek juga diukur dari manfaat berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.
Dampak dan prospek
Pemerintah berharap fasilitas baru ini menjadi fondasi mencetak generasi unggul dan memperkuat pemerataan layanan pendidikan melalui dukungan infrastruktur berkualitas. Dengan tersedianya sekolah di wilayah 3T, lebih banyak anak Indonesia diharapkan memperoleh akses belajar yang layak dan berkesinambungan.
Ke depan, keberlanjutan penggunaan fasilitas, pemeliharaan, dan keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan di daerah sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BKN Izinkan ASN Naik Pangkat Melebihi Atasan
BKN memberi izin ASN naik pangkat meski lebih tinggi dari atasan untuk hapus hambatan karier dan dorong sist...
KPK: Integritas Pegawai Kunci Pencegahan Korupsi di BPOM
KPK menilai penguatan integritas pegawai BPOM kunci pencegahan korupsi; pembinaan mental dan reformasi birok...
Efisiensi Anggaran Ombudsman Pangkas Pengawasan Pelayanan Publik
Efisiensi anggaran Ombudsman membatasi pengawasan pelayanan publik; lembaga mengusulkan tambahan Rp32,62 mil...
Prabowo Panggil Menteri Bahas Program Strategis di Istana
Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas di Istana, 15 Juli 2026, membahas perkembangan program strategis term...
Komisi II Dorong Reformasi ASN Berbasis KPI dan E-Kinerja
Komisi II DPR mendorong reformasi ASN berbasis KPI dan e-kinerja harian untuk memperkuat evaluasi dan mening...
Mensesneg: Jaksa Agung Usulkan Jampidsus Baru, Keppres Diharapkan Segera
Jaksa Agung mengajukan nama pengganti Jampidsus pada 14 Juli 2026; surat sudah diterima Presiden dan Keppres...