Pemerintah: Sekolah Rakyat Wujud Komitmen Bangun SDM Unggul
PemerintahSekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata. Sekolah yang dibangun PT Nindya Karya (Persero) kini telah siap difungsikan untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagai upaya memperluas akses pendidikan, termasuk ke kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Pembangunan dan lokasi
Pada tahap II, PT Nindya Karya menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di 20 lokasi yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Pemerintah menyatakan pemerataan lokasi proyek mencerminkan strategi hadirkan fasilitas pendidikan hingga ke daerah yang sebelumnya minim infrastruktur.
Peran BUMN dan Nindya Karya
Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha milik negara. Perusahaan pelaksana proyek, PT Nindya Karya, menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan fasilitas untuk dipakai pada awal tahun ajaran. Pemerintah menilai keterlibatan BUMN penting untuk percepatan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Serta mendukung pemerataan akses pendidikan,
ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.
Manfaat bagi peserta didik
Dimulainya MPLS menandai bahwa fasilitas sudah dapat dimanfaatkan oleh peserta didik baru. Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyebut fase pemanfaatan ini sebagai tonggak penting karena hasil pembangunan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan,
kata Firmansyah, seraya menambahkan bahwa keberhasilan proyek juga diukur dari manfaat berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.
Dampak dan prospek
Pemerintah berharap fasilitas baru ini menjadi fondasi mencetak generasi unggul dan memperkuat pemerataan layanan pendidikan melalui dukungan infrastruktur berkualitas. Dengan tersedianya sekolah di wilayah 3T, lebih banyak anak Indonesia diharapkan memperoleh akses belajar yang layak dan berkesinambungan.
Ke depan, keberlanjutan penggunaan fasilitas, pemeliharaan, dan keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan di daerah sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...