Efisiensi Anggaran Ombudsman Pangkas Pengawasan Pelayanan Publik
Ombudsman Republik Indonesia menyatakan kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, saat Rapat Komisi II DPR RI, Rabu, 15 Juli 2026.
Dampak pemangkasan anggaran pada pengawasan
Menurut Ombudsman, keterbatasan anggaran membatasi kegiatan inti pengawasan seperti sosialisasi, verifikasi, survei lapangan, monitoring, hingga quality assurance. Akibatnya, cakupan pemeriksaan menjadi lebih sempit dibanding target yang direncanakan.
"Capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan sosialisasi, verifikasi, survei lapangan, monitoring, dan quality assurance. Sehingga, jumlah instansi yang dapat dilihat menjadi lebih terbatas."
— Rahmadi Indra Tektona, Wakil Ketua Ombudsman RI
Usulan tambahan anggaran untuk 2026
Untuk mengatasi keterbatasan fungsi pengawasan, Ombudsman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp32,62 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Usulan ini diajukan agar lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif di seluruh wilayah.
Alokasi usulan anggaran mencakup beberapa prioritas berikut:
- Perpanjangan sewa kantor perwakilan;
- Rekrutmen kepala perwakilan;
- Penguatan program pencegahan maladministrasi;
- Peningkatan sistem informasi dan dukungan teknologi;
- Partisipasi dalam forum Ombudsman internasional.
"Pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia."
— Rahmadi Indra Tektona
Data pengaduan dan fokus pengawasan
Hingga 13 Juli 2026, Ombudsman mencatat telah menangani 15.354 laporan. Laporan ini meliputi aduan masyarakat, reaksi cepat, investigasi atas prakarsa sendiri, konsultasi, dan tembusan laporan.
Dominasi pengaduan berada pada bidang agraria, pendidikan, dan kepegawaian. Mayoritas laporan ditujukan kepada pemerintah daerah, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Implikasi dan prospek ke depan
Jika usulan tambahan anggaran disetujui, Ombudsman berharap dapat memperluas cakupan pengawasan dan memperbaiki fungsi pencegahan maladministrasi. Sebaliknya, pemangkasan anggaran berisiko mempersempit aktivitas pengawasan yang berdampak pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.
Keputusan akhir terkait anggaran 2026 akan menentukan kemampuan Ombudsman dalam mempertahankan efektivitas operasional di seluruh Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...