Pelayanan Kesehatan Merdeka: Akses Adil dan Perlindungan
Medan — Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momen refleksi makna kemerdekaan dalam pelayanan kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Utara menekankan bahwa kemerdekaan sejati tercermin pada sejauh mana warga memperoleh layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan bermartabat.
Makna kemerdekaan dalam layanan kesehatan
Bagi dokter itu, kemerdekaan tidak diukur dari megahnya fasilitas atau angka cakupan semata. Yang paling penting adalah hak setiap warga untuk mendapat layanan tanpa takut jatuh miskin, tanpa merasa direndahkan, dan tanpa diskriminasi berdasarkan kelas atau status kepesertaan BPJS. Hal ini menjadi tolok ukur kemerdekaan pelayanan kesehatan.
Merdeka berarti setiap warga bisa sakit tanpa takut miskin. Bisa berobat tanpa dihina. Bisa dirawat tanpa dibedakan karena kelas, dompet, atau status kepesertaan BPJS.
Tantangan akses: rujukan, antrean, dan ketersediaan obat
Ia menyoroti masalah sistem rujukan yang kaku yang memaksa pasien 'dipingpong' antar fasilitas kesehatan. Dampaknya nyata: penundaan operasi berbulan-bulan, antrean panjang, dan obat yang sering kosong.
Merdeka berarti pasien tidak dipingpong dari satu fasilitas ke fasilitas lain karena sistem rujukan yang kaku. Tidak menunggu berbulan-bulan untuk operasi. Tidak antre obat yang kosong. Tidak pulang membawa resep yang harus ditebus sendiri karena negara gagal menyediakan.
Masalah ini menunjukkan kebutuhan perbaikan alur rujukan, ketersediaan obat, serta manajemen antrean agar layanan berjalan lebih efektif dan manusiawi.
Perlindungan bagi tenaga kesehatan
Refleksi kemerdekaan juga menyentuh nasib tenaga kesehatan. Dokter dan tenaga medis tidak boleh menjadi korban dari sistem yang rapuh. Mereka perlu perlindungan dari kekerasan, kriminalisasi, serta beban kerja yang tidak manusiawi.
Pelayanan kesehatan yang merdeka harus berpihak pada keselamatan pasien sekaligus martabat tenaga kesehatan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.
Dengan kata lain, hak pasien atas pelayanan bermutu harus berjalan seiring dengan hak tenaga medis untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan manusiawi.
Peran negara dan langkah ke depan
Menurutnya, kemerdekaan dalam bidang kesehatan harus dimulai dari hulu. Negara harus hadir nyata melalui pemenuhan gizi, sanitasi, imunisasi, penguatan layanan primer, ketersediaan obat, hingga kesiapan rumah sakit rujukan.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah tidak cukup sebatas seremoni atau peluncuran program. Perbaikan harus menyentuh fondasi sistem kesehatan secara berkelanjutan agar akses dan kualitas layanan benar-benar merdeka untuk semua.
Apakah orang miskin bisa sembuh dengan bermartabat? Apakah dokter bisa menolong tanpa takut dikorbankan? Apakah rumah sakit bisa merawat pasien tanpa dicekik birokrasi?
Momentum HUT RI ke-81 diharapkan menjadi momen bersama untuk merenungkan dan memperbaiki kerangka kebijakan kesehatan. Tujuannya agar kemerdekaan tercapai bukan hanya dalam simbol, tetapi dalam praktik layanan kesehatan yang layak, aman, adil, dan manusiawi bagi seluruh warga negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Medan Prioritaskan Penanganan Banjir dan Pengembangan Medan Utara 2027
Wali Kota Medan ajukan sinergi dengan Pemprov Sumut: penanganan banjir, integrasi transportasi, dan pengemba...
Dinas Pendidikan Nias Selatan Fasilitasi Kelompok Belajar Pendidik
Dinas Pendidikan Nias Selatan menggelar fasilitasi kelompok belajar pendidik di Wallo Green untuk meningkatk...
Pansus DPRD: 772 Persil Tanah Pemprov Sumut Belum Bersertifikat
Pansus DPRD Sumut temukan 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah di lahan pihak lain, dan data aset t...
Polres Simalungun Bagikan Helm dan Edukasi di Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan helm, sarung tangan, dan memberi penyuluhan dalam Operasi Zebra Toba yang digel...
PD AIJ Jadi Perseroda, Pemprov Sumut Tekankan Pembenahan Tata Kelola
Pemprov Sumut sebut perubahan PD AIJ jadi Perseroda langkah awal; manajemen, pengawasan, dan rencana bisnis...
Bupati Simalungun Lantik 8 PNS untuk Jabatan PTP
Bupati Simalungun melantik delapan PNS sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Rumah Dinas, 18 November 2...