DPR Dukung Pelarangan Total Vape Jika Berisiko Jadi Media Narkotika
DPR melalui Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap wacana pelarangan total vape jika kajian bersama menunjukkan rokok elektrik itu membawa lebih banyak risiko dan dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Pernyataan itu disampaikan Sahroni pada Senin, 3 Agustus 2026, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan DPR dan alasan utama
Sahroni menekankan perlunya tindakan tegas bila bukti menunjukkan bahaya signifikan. Ia menyebut potensi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika menjadi perhatian utama yang harus ditindaklanjuti.
Saya sudah lama dan berulang-ulang memang menyuarakan agar vape ini dilarang total karena banyak mudaratnya. Maka ketika Pak Presiden menyampaikan dukungannya jika vape mau dilarang, tentunya ini baik sekali, sangat ditunggu-tunggu,
Kasus pabrik rumahan di Tangerang
Sahroni merujuk pada pengungkapan sebuah pabrik rumahan di Tangerang, Banten. Pabrik itu diduga memproduksi 12.000 cartridge yang disalahgunakan sebagai media narkotika, dengan omzet mencapai Rp60 miliar dan melibatkan warga negara asing.
Menurut Sahroni, kasus tersebut baru satu dari beberapa praktik ilegal yang mungkin tersebar secara skala rumahan. "Sangat darurat," ujarnya, mengingat potensi ancaman jika praktik seperti itu dibiarkan berkembang.
Promosi di media sosial dan dampaknya pada anak
Selain aspek kriminal, Sahroni juga memperingatkan promosi vape yang semakin masif di media sosial. Ia menilai promosi tersebut berisiko menjangkau anak-anak dan remaja sehingga menimbulkan ketertarikan hingga percobaan penggunaan.
Produk semacam ini tidak boleh dipromosikan seperti itu, banyak anak kecil di bawah umur melihat dan penasaran hingga berujung mencoba, bahaya sekali bagi generasi bangsa,
Pernyataan Presiden dan instruksi pembatasan
Presiden Prabowo menyatakan pelarangan total dapat diberlakukan jika kajian bersama membuktikan risiko lebih besar dan penggunaan vape terus menjadi pintu masuk narkotika baru. Pernyataan itu disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago saat Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 23 Juli 2026.
Jika begitu. Saya perintahkan untuk tidak ragu-ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,
Presiden menginstruksikan perumusan pengaturan yang lebih ketat terkait tata kelola niaga rokok elektronik oleh sejumlah instansi terkait.
- Kepala Badan Narkotika Nasional
- Menteri Kesehatan
- Menteri Perdagangan
- Menteri Hukum
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
Prospek kebijakan
Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kajian bersama untuk menilai risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan. Jika hasil kajian mendukung, pemerintah didorong untuk segera merumuskan langkah regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk kemungkinan pelarangan total.
Keputusan akhir akan bergantung pada temuan kajian dan koordinasi antar-institusi yang telah diinstruksikan Presiden.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PM Tailan Anutin Kunjungi Istana Merdeka, Temui Presiden Prabowo
Perdana Menteri Tailan Anutin Charnvirakul tiba di Istana Merdeka 3 Agustus 2026 dan diterima Presiden Prabo...
Bertemu Prabowo: PM Tailan Anutin Tiba di Jakarta 3 Agustus
PM Tailan Anutin tiba di Jakarta 3 Agustus 2026 untuk bertemu Presiden Prabowo dan memperkuat kerja sama bil...
MagangHub Didorong Tekan Pengangguran Muda
Kemnaker luncurkan MagangHub: magang enam bulan untuk menekan pengangguran muda dan tingkatkan kesiapan kerj...
Menteri ATR: Banyak Laut Dikapling Ilegal, Terbanyak di Batam
Menteri ATR: banyak laut dikapling ilegal, kasus terbanyak di Batam; Kementerian minta penertiban dan tegakk...
BPS Proyeksikan Produksi Beras 28,71 Juta Ton pada Sept 2026
BPS memproyeksikan produksi beras mencapai 28,71 juta ton pada September 2026, naik tipis 0,01% dibandingkan...
Wakil DPR: Perkuat Perlindungan Anak Usai Penusukan di Palembang
Anggota Komisi X DPR Lita Machfud minta perlindungan anak diperkuat dan evaluasi SPPA setelah penusukan pela...