Golkar Minta Legislator Tak Ganti Nomor HP Setelah Terpilih

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, meminta kader yang terpilih sebagai legislator untuk tidak mengganti nomor telepon seluler setelah menjabat. Pernyataan itu disampaikan pada Training of Trainers Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin 3 Agustus 2026. Tujuannya agar anggota DPR dan DPRD tetap mudah dihubungi konstituen dan terus memelihara hubungan dengan akar rumput.

Pesan utama Sarmuji

Sarmuji menegaskan bahwa menjaga akses komunikasi kepada pemilih merupakan kewajiban politisi setelah duduk di parlemen. Menurutnya, partai bisa tumbuh jika relasi dengan konstituen dipelihara secara konsisten. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan nomor telepon sebagai bentuk tanggung jawab publik.

"Untuk anggota DPR RI, wajib hukumnya memelihara akar rumput, wajib hukumnya memelihara konstituennya. Karena bagaimanapun partai ini bisa besar kalau akar rumputnya, konstituennya bisa dipelihara,"

Keluhan masyarakat soal nomor HP

Sarmuji mengaku sering menerima keluhan dari warga yang kesulitan menghubungi wakilnya. Keluhan itu muncul karena beberapa calon membagikan nomor saat kampanye, namun menggantinya setelah terpilih. Kondisi tersebut dinilai menghambat penyampaian aspirasi dan pelayanan publik.

"Kita nggak kepingin ada ungkapan dari rakyat yang sering kita dengar: kalau lagi mau mencalonkan diri, anggota DPR RI atau DPRD bagi-bagi nomor HP. Begitu jadi anggota DPR RI atau DPRD, nomor HP-nya ganti supaya nggak bisa dihubungi, kita nggak kepingin kader Partai Golkar seperti itu,"

Peran kader di lingkungan

Selain menjaga nomor telepon, Sarmuji meminta kader aktif berkontribusi di lingkungan tempat tinggal. Ia menekankan bahwa keberadaan kader harus memberikan manfaat nyata, mulai dari tingkat RT hingga RW. Kader yang tidak berperan di lingkungannya disarankan mengikuti pembinaan ulang.

"Kalau ada kader Golkar yang tidak punya manfaat di RT dan RW-nya, itu perlu kita panggil untuk segera kita upgrade. Karena keberadaan Partai Golkar di wilayahnya masing-masing harus memiliki pengaruh, memiliki peran, dan memiliki manfaat untuk masyarakat sekitarnya,"

Dampak dan tindak lanjut

Imbauan ini menempatkan akses komunikasi sebagai bagian dari tata kelola wakil rakyat. Jika diikuti, pesan Sarmuji berpotensi memperbaiki saluran aspirasi dan meningkatkan responsivitas wakil rakyat. Partai kemungkinan akan memasukkan standar keterjangkauan komunikasi dalam pembinaan kader dan pelatihan internal.

Dengan dorongan tersebut, kader yang duduk di DPR atau DPRD diharapkan selalu dapat dihubungi, menerima masukan publik, dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara berkelanjutan.