Menteri ATR: Banyak Laut Dikapling Ilegal, Terbanyak di Batam
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron WahidBatam. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, saat menanggapi serangkaian aduan masyarakat.
Temuan pelanggaran dan lokasi
Nusron mengatakan ada sejumlah laporan tentang praktik pengkaplingan dan penjualan lahan laut tanpa prosedur perizinan yang sah. Kasus terbanyak teridentifikasi di Batam, meski praktik serupa juga ditemukan di daerah lain.
"Pada saat ini banyak sekali laut sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Paling banyak di Batam, tapi ada juga di daerah-daerah lain,"
Prosedur legal reklamasi dan delapan tahapan
Kementerian ATR/BPN mengingatkan bahwa pemanfaatan kawasan reklamasi harus mengikuti serangkaian tahapan sesuai peraturan. Nusron menegaskan ada delapan tahapan pokok yang harus dipenuhi sebelum hak pengelolaan diterbitkan.
- Penetapan lokasi reklamasi
- Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL)
- Persetujuan dokumen lingkungan
- Penerbitan izin reklamasi
- Pelaksanaan dan pengawasan reklamasi
- Verifikasi hasil reklamasi
- Pengajuan dan penerbitan hak pengelolaan (HPL)
- Penetapan lokasi lahan dan pemberian hak atas tanah
Nusron menyebut sejumlah kasus langsung menerbitkan penetapan lahan atau HPL tanpa melalui rangkaian ini. Menurutnya, kelompokan tahapan itu tidak boleh dilompati karena akan menyalahi aturan.
"Jadi sekarang banyak kejadian, belum ada penetapan rencana reklamasi, belum PKKPRL, belum persetujuan lingkungan dan sebagainya, sudah ada penetapan lahan. Ini berarti melanggar prosedur dan delapan tahap yang dilompati,"
Ruang publik yang diserobot
Nusron menegaskan laut dan pantai merupakan ruang publik. Ia memperingatkan tindakan pengkaplingan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penyerobotan terhadap common use, atau penguasaan ruang publik untuk kepentingan privat.
"Kalau laut pantai sudah dikapling tanpa izin PKKPRL maupun izin yang lain dan belum reklamasi, itu namanya penyerobotan common use atau ruang publik untuk kepentingan ruang privat dan itu tidak diperbolehkan,"
Tuntutan penertiban dan langkah ke depan
Kementerian ATR/BPN meminta pemerintah daerah dan aparat berwenang, khususnya di Batam, segera melakukan penertiban terhadap praktik ilegal tersebut. Tujuannya agar pemanfaatan ruang laut kembali sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik.
Pemeriksaan administratif dan audit perizinan diperkirakan akan ditingkatkan. Jika terbukti melanggar, penerbitan HPL atau dokumen terkait bisa dibatalkan dan proses penegakan hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...