PDI-P Soroti Penurunan Postur APBD Magetan 2027

Magetan — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P) DPRD Kabupaten Magetan menilai postur Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mengalami penyusutan makro yang berpotensi mengganggu target pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Magetan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Anomali pada struktur makro APBD 2027

Setelah menelaah Nota Keuangan Raperda APBD 2027 dan membandingkannya dengan Perda RPJMD No. 10 Tahun 2025–2029 serta Permendagri No. 17 Tahun 2026, Fraksi PDI‑P menemukan ketidakkonsistenan perencanaan fiskal. Fraksi menyorot tiga aspek utama: penyusutan riil APBD, kesenjangan dengan target RPJMD, dan kepatuhan regulasi.

Penyusutan riil APBD. Pendapatan daerah diusulkan tumbuh hanya 1,65% dan belanja 1,79% dibanding APBD Murni 2026. Angka ini jauh berada di bawah asumsi inflasi nasional 2027 sebesar 5 persen dan target pertumbuhan ekonomi Magetan 5,3 persen. Jika dibandingkan realisasi 2025, pendapatan turun 1,16% dan belanja menyusut 8,8%.

Kesenjangan RPJMD. Fraksi mencatat selisih signifikan antara RAPBD 2027 dan proyeksi RPJMD 2025–2029. Pendapatan daerah terpantau lebih rendah Rp 214,97 miliar (-10,56%) dan belanja lebih rendah Rp 343,97 miliar (-15,56%) dari proyeksi awal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemda memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kepatuhan regulasi. Penyusunan nota keuangan dan lampiran raperda dinilai belum sepenuhnya mengacu pada pedoman penyusunan anggaran nasional terbaru secara komprehensif.

Sorotan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada TA 2027, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,820 triliun. Komposisinya: PAD Rp 356,25 miliar (19,57%) dan pendapatan transfer Rp 1,464 triliun (80,43%). Fraksi PDI‑P menilai target PAD terlalu konservatif.

Target PAD hanya naik 2,17% dari APBD Murni 2026 dan masih Rp 24,22 miliar lebih rendah dibanding realisasi PAD 2025 sebesar Rp 380,47 miliar. Fraksi juga mengingatkan pengelolaan retribusi pariwisata, termasuk kawasan Telaga Sarangan, agar data capaian dan target dipaparkan secara akurat.

Enam rekomendasi Fraksi PDI‑P

Fraksi PDI‑P mengajukan enam syarat mutlak sebelum Raperda APBD 2027 disetujui bersama. Rekomendasi disusun untuk memperbaiki akurasi data dan prioritas anggaran.

1. Pemutakhiran data pendapatan — TAPD diminta menyesuaikan target pendapatan transfer sesuai alokasi definitif TKD 2027.
2. Koreksi belanja pegawai — Menghitung ulang kebutuhan riil belanja pegawai secara transparan dan akuntabel.
3. Efisiensi belanja penunjang — Rasionalisasi belanja barang dan jasa yang bersifat seremonial lalu alihkan ke sektor prioritas masyarakat.
4. Penyelarasan program unggulan — Pastikan program prioritas seperti beasiswa, penanganan stunting, pertanian organik, revitalisasi pasar, dan modernisasi pariwisata terakomodasi terukur di tiap OPD.
5. Penguatan mitigasi bencana — Tinjau kembali alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai rekomendasi BMKG dan BPBD.
6. Disiplin jadwal pembahasan — Proses di Banggar dan Komisi diminta tepat waktu agar kesepakatan dicapai paling lambat 30 November 2026.

Komentar Fraksi

"DPRD harus hadir sebagai penyambung lidah rakyat dan menjaga marwah konstitusi. Fraksi PDI Perjuangan meneguhkan komitmen untuk terus memperjuangkan politik anggaran yang berkeadaban, berpihak pada rakyat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,"

Proses selanjutnya

Fraksi menuntut koreksi dan klarifikasi dari eksekutif sebelum pengesahan Raperda. Jika rekomendasi dipenuhi, fraksi membuka peluang persetujuan bersama sesuai jadwal yang ditargetkan.