DPRD Kawal Pembangunan Kampus II UB di Kepanjen Rp115 Miliar
MALANG — DPRD Kabupaten Malang menyatakan siap mengawal pembangunan Kampus II Universitas Brawijaya (UB) di Kepanjen senilai Rp 115 miliar. Proyek yang dimulai Juni 2026 ini ditargetkan selesai pada Maret 2027 dan diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Malang Selatan.
Progres dan target kapasitas
Saat ini progres fisik dua gedung utama di Dusun Tegaron, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen telah mencapai 50 persen. Pembangunan direncanakan mampu menampung sekitar 6.000 mahasiswa untuk tahun akademik 2027/2028.
Target penyelesaian Maret 2027 menjadi tolok ukur pengawasan legislatif agar pembangunan selesai tepat waktu dan sesuai standar mutu.
Peran pengawasan DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan proyek berjalan transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan dukungan setelah meninjau lokasi bersama Bupati HM Sanusi, jajaran Pemkab Malang, dan pihak rektorat UB.
"Sebagai fungsi pengawasan, legislatif ingin memastikan pemanfaatan aset serta percepatan pembangunan fisik Kampus II UB ini benar-benar berjalan optimal. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk menghadirkan fasilitas pendidikan bereputasi tinggi yang transparan dan akuntabel,"
Sinergi lintas sektor
Darmadi menekankan pembangunan membutuhkan sinergi antara DPRD, Pemkab Malang, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting agar pembangunan tidak berhenti pada bangunan fisik, tetapi memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Kita ingin Kepanjen tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga tumbuh sebagai pusat pendidikan terpadu dan inovasi. Kehadiran Fakultas Vokasi dan Science Technopark di sini kelak akan menyerap ribuan mahasiswa dan membuka multiplier effect bagi ekonomi lokal,"
Dampak ekonomi dan penguatan SDM
Kehadiran kampus diprediksi membuka peluang usaha lokal, mulai penyediaan hunian, kuliner, transportasi, hingga jasa penunjang pendidikan. Namun DPRD mengingatkan perlunya keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tersebar merata.
Darmadi juga menuntut agar pembangunan memberi efek langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malang.
"Paling penting harapannya dengan adanya kampus ini dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas SDM lokal,"
Ruang dialog dan langkah berikutnya
DPRD menyatakan akan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memantau progres fisik, pemanfaatan aset daerah, dan pencapaian target pembangunan. Pengawasan berkelanjutan dianggap kunci agar proyek sesuai tujuan strategis daerah.
Dengan target rampung Maret 2027, pembangunan Kampus II UB di Kepanjen diharapkan memperkuat peran Kabupaten Malang sebagai pusat pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah selatan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Surabaya Larang Pungutan di SD & SMP Negeri Mulai Nov 2026
Wali Kota Eri Cahyadi melarang semua pungutan di SD dan SMP negeri Surabaya mulai November 2026. Pemkot mena...
DPRD Surabaya Minta Pengawasan Peredaran Minol Diperketat
DPRD Surabaya minta pengawasan peredaran minol diperketat, termasuk pencatatan identitas pembeli dan pengatu...
Komisi IV Tegaskan Penegakan Hukum Kehutanan yang Adil di Banyuwangi
Sonny Tri dorong penegakan hukum kehutanan yang adil saat sosialisasi pencegahan kerusakan hutan di Banyuwan...
Widarto Minta Pemkab Jember Utamakan Kualitas P-APBD 2026
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto minta P-APBD 2026 fokus pada ketepatan waktu dan kualitas proyek, bukan hany...
Pemkab Gelar Rembuk Santri Banyuwangi, Dorong Pelatihan Softskill Digital
Pemkab Banyuwangi menggelar Rembuk Santri 20 Okt 2026 untuk menjaring aspirasi 50 santri dari 15 pesantren,...
Surabaya Terapkan e-Health di Puskesmas, Standar Rumah Sakit 2027
Pemkot Surabaya akan terapkan e-Health untuk pendaftaran Puskesmas dan perbaikan fasilitas mulai 2027, terma...