Widarto Minta Pemkab Jember Utamakan Kualitas P-APBD 2026

JEMBER — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mendesak pemerintah kabupaten agar tidak hanya mengejar serapan anggaran dalam pelaksanaan P-APBD 2026, tetapi juga memastikan ketepatan waktu dan kualitas teknis pelaksanaan, terutama proyek infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan usai tindak lanjut evaluasi gubernur terhadap P-APBD Jember 2026 dan terbitnya nomor register anggaran pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Sorotan utama: kecepatan harus diimbangi kualitas

Widarto menekankan bahwa percepatan belanja anggaran tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan. Menurut dia, proyek infrastruktur akan lebih efektif jika dilaksanakan pada musim kemarau, namun tetap harus memenuhi spesifikasi teknis.

"Bukan hanya persoalan kecepatan dalam penyerapannya, tetapi juga ketepatan pelaksanaannya. Penyerapan anggaran infrastruktur justru lebih maksimal jika dikerjakan pada musim kemarau seperti sekarang,"

Ia menambahkan bahwa keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari cepatnya dana dibelanjakan; kualitas pekerjaan menentukan manfaat nyata bagi masyarakat.

Catatan keterlambatan proyek 2025

Desakan tersebut berakar dari pengalaman tahun sebelumnya. Pada akhir 2025, ada keterlambatan signifikan pada proyek fisik di Jember. Dinas terkait melaporkan sekitar 140 paket kegiatan yang melewati masa kontrak.

Widarto menilai paket-paket itu seharusnya dapat diselesaikan paling lambat pertengahan tahun, bukan menumpuk menjelang penutupan anggaran. Pengalaman ini menjadi peringatan agar pelaksanaan P-APBD 2026 tidak mengulangi pola serupa.

Silpa besar, tuntutan perencanaan dan pengawasan

P-APBD Jember 2026 mengalokasikan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) akhir 2025 sejumlah Rp648,225 miliar. Besarnya anggaran yang tersedia mempertegas pentingnya perencanaan dan pengawasan yang cermat agar belanja daerah menghasilkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Arahan dan tindak lanjut

Widarto meminta eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan secara ketat. Ia mengingatkan bahwa percepatan tanpa kontrol mutu akan menimbulkan masalah yang lebih panjang daripada sekadar keterlambatan penyerapan anggaran.

"Kerugiannya akan lebih panjang jika kita hanya berpikir soal serapan anggaran, tetapi mengabaikan kualitas,"

Pemerintah kabupaten diharapkan menyusun skedul kerja dan pengawasan teknis yang memperhatikan kondisi lapangan, waktu pelaksanaan, dan standar kualitas. Dengan demikian, realisasi anggaran tidak sekadar tercatat, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi warga Jember.