PDI-P Desak Pemprov Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

Surabaya — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan itu muncul setelah data BMKG pada Jumat (16/10/2026) mencatat peningkatan titik panas dari 438 menjadi 634 titik dan adanya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang menelan korban jiwa.

Lonjakan titik panas dan klasifikasi

BMKG Jawa Timur mencatat 634 titik panas pada pemantauan terakhir, meningkat sekitar 44,7 persen dibandingkan pemantauan sebelumnya sebesar 438 titik. Dari total itu, 518 titik berstatus kepercayaan sedang, 53 titik kategori tinggi, dan 63 titik kategori rendah.

Garis besar titik panas per daerah

Sebagian besar titik panas terkonsentrasi di lima kabupaten. Kelima daerah ini menyumbang sekitar 71,6 persen dari total deteksi.

Seruan penguatan deteksi dan respons

Eddy meminta agar lonjakan titik panas direspons dengan peningkatan deteksi dini, patroli di wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Ia mengingatkan bahwa titik panas tidak otomatis berarti kebakaran aktif sehingga verifikasi lapangan tetap diperlukan.

Untuk efektivitas penanganan, Eddy meminta Pemprov memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk pemerintah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, BMKG, dan pengelola kawasan hutan.

"Selain deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan juga perlu dipastikan, termasuk alat pelindung diri, kendaraan operasional, sarana komunikasi, sumber air, serta dukungan logistik bagi petugas di wilayah rawan kebakaran,"

kata Eddy yang mewakili daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo, Selasa (20/10/2026).

Ia menyarankan langkah-langkah prioritas berbasis hasil verifikasi lapangan untuk menentukan lokasi patroli, pengerahan personel, dan kebutuhan pemadaman.

• Perkuat verifikasi titik panas sebelum pengerahan;
• Susun prioritas patroli dan penempatan personel di wilayah konsentrasi tinggi;
• Pastikan kelengkapan alat dan logistik untuk operasi pemadaman;
• Libatkan masyarakat dan lakukan edukasi pencegahan.

Kasus TNBTS dan urgensi pencegahan

Eddy menyoroti kebakaran di kawasan TNBTS, Kabupaten Probolinggo, yang dilaporkan menewaskan empat orang dan melukai dua lainnya dengan luka bakar berat. Peristiwa itu menurutnya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan darurat, terutama di medan yang menantang.

"Pemerintah daerah harus memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pengawasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering,"

tegas Eddy.

Konsekuensi anggaran dan luas kawasan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, provinsi ini memiliki kawasan hutan dan perairan seluas sekitar 1,36 juta hektare yang mencakup hutan produksi tetap, hutan lindung, serta kawasan suaka dan pelestarian. Eddy meminta agar pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla difokuskan untuk kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan cakupan wilayah tersebut, penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi langkah krusial untuk mengurangi risiko kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan di Jawa Timur.