Bupati Malang Targetkan Zero ATS 2027, Usulkan Pendidikan Gratis
Malang — Bupati Malang HM Sanusi menargetkan Kabupaten Malang mencapai Zero ATS (Anak Tidak Sekolah) pada 2027. Untuk mewujudkan target ini, Pemkab Malang merencanakan menggratiskan program pendidikan kesetaraan melalui Kejar Paket A, B, dan C, sekaligus mengusulkan kenaikan insentif guru swasta pada anggaran 2027.
Data ATS dan sasaran program
Berdasarkan data pemerintah daerah tahun 2026, jumlah ATS di Kabupaten Malang hampir mencapai 32.000 anak dari total penduduk sekitar 2,65 juta jiwa. Kelompok ini meliputi anak usia 5–18 tahun yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Upaya pengentasan ATS menjadi prioritas karena pendidikan dianggap kunci membuka kesempatan anak untuk melanjutkan perkembangan dan kesejahteraan.
Rencana kebijakan: pendidikan kesetaraan dan insentif guru
Pemkab berencana menanggung biaya program Kejar Paket untuk membuka jalan bagi anak-anak yang tertinggal agar dapat kembali mengakses pendidikan formal setara. Selain itu, Sanusi mengajukan peningkatan insentif bagi guru swasta sebesar Rp 1 juta per bulan dalam rancangan anggaran 2027.
"Tahun lalu sebenarnya sudah saya usulkan, tapi ternyata anggarannya tidak memungkinkan. Semoga untuk tahun depan bisa lolos,"
Rencana tersebut masih harus melalui pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Malang sebelum bisa direalisasikan.
"Harus dirapatkan dulu dengan DPRD. Kalau DPRD setuju, baru bisa direalisasikan,"
Peningkatan kompetensi guru
Selain kebijakan fiskal, Sanusi meminta tenaga pendidik memperkuat kompetensi sesuai perkembangan metode pembelajaran. Fokus pelatihan mencakup penerapan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
Sanusi mendorong guru untuk membangun proses belajar yang mendorong berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah.
- Pengembangan metode pembelajaran yang interaktif
- Peningkatan kapasitas pengajaran untuk mendorong keterlibatan siswa
- Sinergi antara pemangku kepentingan untuk perbaikan mutu pendidikan
Penutup: Tantangan pelaksanaan
Target Zero ATS pada 2027 menunjukkan komitmen Pemkab Malang memperluas akses pendidikan. Namun, realisasi kebijakan akan bergantung pada kesiapan pelaksanaan program dan persetujuan anggaran daerah.
Jika disetujui DPRD dan diimplementasikan secara efektif, kebijakan ini berpotensi mengurangi angka anak yang tidak bersekolah dan memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik di Kabupaten Malang.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Batu: DPRD Dorong Perwali Wajibkan Pertunjukan Seni di Pariwisata
DPRD dorong Pemkot Batu keluarkan Perwali yang mewajibkan pertunjukan seni lokal dalam pariwisata untuk ting...
Ribuan Pelari Meriahkan Bangkalan Run 2026, Bupati Ikut 5K
Ribuan pelari memadati Bangkalan Run 2026 di Stadion Gelora Bangkalan, 18 Okt; acara dorong hidup sehat dan...
DPRD Sumenep Gelar Jalan Sehat Politik, Ribuan Warga Hadir
DPRD Sumenep menggelar Jalan Sehat Politik di Taman Bunga Potre Koneng, Minggu (18/10/2026), dihadiri ribuan...
Said Abdullah Beri Bantuan Modal untuk Kader PDI Perjuangan di Sumenep
MH Said Abdullah menyerahkan bantuan modal usaha kepada Maskina, kader PDI Perjuangan di Sumenep, menyusul f...
Karhutla Jatim: Koordinasi dan BTT Darurat Diperkuat
Ketua Komisi E DPRD Jatim dorong koordinasi lintas instansi dan peningkatan BTT untuk penanganan karhutla di...
Ribuan Pelari Meriahkan Bangkalan Run 2026, Bupati Ikut 5K
Ribuan pelari memeriahkan Bangkalan Run 2026 pada 18 Oktober; Bupati Lukman ikut lari 5K dan acara dorong sp...